Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk baru-baru ini mengkritik sejumlah pemerintah daerah terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengangkatan ini dilakukan di luar jadwal yang telah ditetapkan, meskipun proses seleksi Honorer Kategori 1 (K1) dan Kategori 2 (K2) telah selesai.
Pernyataan tegas Wamendagri ini menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola kepegawaian di daerah dan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pemerintah pusat. Langkah ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan disparitas dalam proses rekrutmen ASN.
Pengangkatan PPPK di Luar Jadwal: Pelanggaran Aturan?
Ribka Haluk menyampaikan kritiknya langsung di hadapan Komisi II DPR RI pada Senin (28/4/2025). Ia menekankan bahwa seluruh pemerintah daerah harus mengikuti arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Menurutnya, terdapat beberapa daerah yang telah mengangkat PPPK meskipun proses seleksi K1 dan K2 telah tuntas. Bahkan, ada daerah yang belum mengajukan usulan pengangkatan PPPK.
Hal ini jelas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dan berpotensi menimbulkan masalah dalam pengelolaan kepegawaian di daerah.
Jadwal Resmi Pengangkatan CASN Tahun 2025
Pemerintah telah menetapkan jadwal resmi pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2025.
Pengangkatan PNS dijadwalkan pada Juni 2025, sedangkan untuk PPPK akan dilakukan pada Oktober 2025.
Keputusan ini diambil setelah adanya penundaan sebelumnya yang sempat menimbulkan polemik di masyarakat. Penundaan tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran dan ketertiban proses rekrutmen ASN.
Klarifikasi Mengenai Pengangkatan PPPK dan Jenis Jabatan ASN
Wamendagri Ribka Haluk juga memberikan penjelasan terkait jenis jabatan ASN.
Ia menegaskan bahwa penetapan honorer menjadi ASN hanya ada dua jalur, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK. PPPK sendiri terdiri atas pegawai dengan kerja paruh waktu dan penuh waktu.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025. Keputusan ini berlaku untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis administrasi.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Kepmen No. 16 Tahun 2025
Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 ini secara detail mengatur persyaratan, prosedur, dan mekanisme pengangkatan PPPK.
Aturan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen PPPK serta memastikan hanya calon yang memenuhi kualifikasi yang diangkat.
Pemerintah daerah diharapkan untuk mempelajari dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Kepmen tersebut untuk menghindari pelanggaran dan masalah hukum dikemudian hari.
Pernyataan Wamendagri ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah agar lebih taat pada aturan dan regulasi yang berlaku dalam proses rekrutmen ASN. Keseragaman dan transparansi dalam proses pengangkatan PPPK sangat penting untuk menjaga keadilan dan mencegah potensi konflik di masa mendatang. Pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan sistem kepegawaian yang efektif dan efisien.
