Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwan, baru-baru ini mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan provinsi tersebut dengan Malaysia. Kondisi infrastruktur yang buruk dan aksesibilitas yang terbatas menjadi kendala utama dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Provinsi Kaltara memiliki garis perbatasan sepanjang 1.038 kilometer dengan luas wilayah perbatasan mencapai 3,6 juta hektare. Kabupaten Malinau dan Nunukan, serta Kecamatan Krayan, menjadi wilayah yang langsung berbatasan dengan negara tetangga.
Akses Jalan dan Harga Sembako yang Tinggi
Salah satu kendala utama yang dihadapi masyarakat perbatasan Kaltara adalah akses jalan yang buruk. Kondisi ini mengakibatkan harga barang kebutuhan pokok, seperti semen dan sembako, menjadi sangat tinggi.
Gubernur Zainal mencontohkan harga semen di Krayan yang mencapai Rp 900.000 per sak, setara dengan harga di Papua. Tingginya harga ini disebabkan oleh sulitnya akses transportasi, sehingga barang-barang tersebut harus diangkut melalui jalur udara atau sungai yang arusnya deras.
Jarak tempuh yang panjang juga menjadi masalah. Perjalanan sejauh 60 kilometer bisa memakan waktu hingga 6 jam karena minimnya akses jalan raya. Hal ini tentu sangat mempersulit masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari.
Ketergantungan pada Malaysia
Akibat sulitnya akses dan tingginya harga barang di dalam negeri, masyarakat perbatasan Kaltara seringkali bergantung pada pasokan kebutuhan dari Malaysia. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat mereka adalah warga negara Indonesia.
Gubernur Zainal bahkan menceritakan pengalamannya melakukan perjalanan darat dari Malinau ke Krayan pada akhir tahun 2023 yang membutuhkan waktu tiga hari dua malam. Mobilnya bahkan sampai harus diderek karena kondisi jalan yang rusak.
Jembatan-jembatan yang rusak pun seringkali diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat menggunakan batang pohon. Tanpa upaya tersebut, akses untuk mendapatkan sembako akan semakin sulit.
Dana Transfer Daerah dan Harapan ke Depan
Dana transfer daerah ke Kaltara dari pemerintah pusat pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp 1,5 triliun. Namun, jumlah ini dinilai masih belum cukup untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di wilayah perbatasan.
Rincian dana tersebut dialokasikan untuk pendidikan (Rp 769,5 miliar), pelayanan publik (Rp 792,08 miliar), dan pengawasan (Rp 21,71 miliar). Jumlah tersebut dinilai masih belum memadai untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Gubernur Zainal mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi masyarakat perbatasan Kaltara yang masih bergantung pada negara tetangga. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Permasalahan di perbatasan Kaltara ini menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan dan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Selain peningkatan anggaran, dibutuhkan juga strategi yang efektif untuk mengatasi kendala aksesibilitas dan distribusi barang, agar masyarakat perbatasan dapat menikmati kehidupan yang lebih layak dan setara dengan daerah lain di Indonesia.
Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah perbatasan untuk memastikan kesejahteraan dan kedaulatan negara di wilayah terluar.
