Polemik bonus Hari Raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol) yang nilainya hanya Rp 50.000 kembali mencuat. Banyak pihak menilai besaran tersebut terlalu kecil dan tidak manusiawi.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, memberikan klarifikasi terkait hal ini. Ia menjelaskan bahwa perbedaan besaran BHR disebabkan oleh sistem kategorisasi yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi ojol.
Sistem Kategorisasi Penentuan Bonus Ojol
Menurut Wamenaker Noel, pengemudi yang menerima BHR Rp 50.000 dikategorikan sebagai pekerja paruh waktu atau sambilan. Mereka tidak aktif secara penuh dan hanya bekerja sebagai sampingan.
Pihak aplikator, lanjut Noel, sebelumnya memang tidak memberikan bonus kepada kategori pekerja ini. Pemberian BHR Rp 50.000 merupakan bentuk inisiatif dari perusahaan, meskipun jumlahnya minim.
Kemnaker telah berkoordinasi langsung dengan pihak aplikasi ojol seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Mereka menjelaskan sistem kategorisasi yang membedakan besaran bonus berdasarkan tingkat aktivitas dan lama berkarier sebagai pengemudi.
Terungkap bahwa ada beberapa kategori pekerja ojol. Kategori terendah, yang sebagian besar merupakan pekerja paruh waktu, menerima BHR yang paling rendah.
Selain itu, banyak pengemudi yang masih baru bergabung atau kurang aktif mencari penumpang juga termasuk dalam kategori ini. Kemnaker akan terus berdiskusi dengan aplikator untuk mencari solusi terbaik.
Besaran Bonus Beragam, Ada yang Mencapai Jutaan Rupiah
Meskipun banyak yang menerima BHR Rp 50.000, nyatanya banyak juga pengemudi yang mendapatkan bonus lebih besar, bahkan mencapai lebih dari Rp 1 juta.
Contohnya, Maxim memberikan BHR minimal Rp 500.000, sementara beberapa pengemudi Gojek dan Grab menerima lebih dari Rp 1 juta. InDrive pun memberikan rata-rata Rp 450.000 per pengemudi.
Penting untuk diingat bahwa pemberian BHR ini bersifat imbauan, bukan kewajiban dari perusahaan aplikasi. Besaran bonus ditentukan oleh masing-masing perusahaan dan kriteria yang mereka tetapkan.
Terkait laporan adanya pengemudi yang pendapatan tahunannya mencapai puluhan juta namun hanya menerima BHR Rp 50.000, Wamenaker akan melakukan investigasi lebih lanjut. Hal ini dianggap tidak manusiawi jika memang benar terjadi.
Kemnaker berkomitmen untuk terus mengawal kesejahteraan para pengemudi ojol. Mereka akan terus berupaya untuk memastikan agar sistem pemberian bonus lebih adil dan transparan.
Ke depannya, diharapkan akan ada transparansi yang lebih baik dalam penentuan kategori dan besaran BHR. Hal ini penting untuk menghindari kesenjangan dan memastikan keadilan bagi semua pengemudi ojol.
