Pemerintah Indonesia tengah berupaya menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satu inisiatif terbaru adalah program Berdaya Bersama, yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).
Program ini bertujuan untuk menstandarisasi pendampingan dan pelatihan usaha masyarakat, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Uji publik program Berdaya Bersama baru saja dilakukan untuk mengumpulkan masukan dan menyempurnakan model pendampingan yang akan diterapkan secara nasional.
Uji Publik Program Berdaya Bersama: Mencari Model Pendampingan yang Efektif
Uji publik program Berdaya Bersama melibatkan 90 peserta dari berbagai latar belakang. Peserta berasal dari pelaku industri kreatif, koperasi, UMKM, perbankan, startup teknologi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
Tujuan utama uji publik ini adalah untuk merancang model pendampingan yang relevan dan efektif bagi usaha masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Masukan dari berbagai stakeholder ini diharapkan dapat memperkaya program Berdaya Bersama.
Model Pendampingan Berjenjang dan Holistik
Program Berdaya Bersama dirancang dengan prinsip inkubasi dan berjenjang. Pelatihan akan dilakukan dalam dua tingkat, yaitu basic dan advance, yang menekankan praktik langsung dan kolaborasi.
Materi pelatihan mencakup 12 modul inti, mulai dari kepemimpinan usaha, adopsi teknologi, akses pembiayaan, hingga manajemen krisis dan ekspor. Kurikulum yang komprehensif ini bertujuan untuk membekali para pelaku usaha dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.
Modul Pelatihan yang Komprehensif
Modul kepemimpinan usaha akan mengajarkan strategi manajemen yang efektif. Modul adopsi teknologi akan membantu pelaku usaha memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar.
Akses pembiayaan mencakup cara mendapatkan modal usaha, baik dari perbankan maupun sumber lain. Manajemen krisis dan ekspor akan mempersiapkan pelaku usaha menghadapi tantangan dan peluang di pasar global.
Dukungan Pemerintah untuk UMKM sebagai Pilar Ekonomi
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menekankan pentingnya penguatan sistem pendampingan usaha untuk membangun ekonomi yang berkeadilan dan inklusif.
Beliau menyebut program Berdaya Bersama sebagai pendekatan baru yang lebih terkoordinir dan berdampak nyata bagi pertumbuhan UMKM. UMKM dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia yang perlu mendapat dukungan penuh.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, menambahkan bahwa program ini disusun berdasarkan pengalaman langsung dari lapangan. Hal ini menekankan pentingnya integrasi berbagai kelompok masyarakat, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan pekerja migran, dalam kebijakan pemberdayaan nasional.
Pendampingan usaha tidak hanya terbatas pada pelatihan, tetapi juga meliputi pemantauan, jejaring usaha, dan dukungan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Perpres 146/2024.
Semua masukan dari uji publik akan digunakan untuk menyempurnakan program Perintis Berdaya sebelum implementasi nasional. Berdaya Bersama diharapkan dapat membangun ekosistem pemberdayaan rakyat yang lebih solid dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Dengan pendekatan yang holistik dan berjenjang, program Berdaya Bersama memiliki potensi besar untuk memberdayakan UMKM dan menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia. Kesuksesan program ini akan sangat bergantung pada kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
