Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan asuransi kepada korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sebatas wacana. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, setelah melakukan rapat koordinasi dengan Ombudsman RI.
Dadan menekankan perlunya kajian mendalam mengingat belum adanya produk asuransi serupa di Indonesia. Diskusi lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto juga masih diperlukan.
Wacana Asuransi MBG Masih dalam Tahap Kajian
Menurut Dadan, produk asuransi untuk penerima manfaat MBG masih dalam tahap wacana. Belum ada produk asuransi di Indonesia yang serupa, sehingga memerlukan kajian mendalam.
BGN telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) untuk membahas kemungkinan penerapan asuransi ini.
Mekanisme pemberian asuransi, termasuk besaran premi, belum dibahas secara detail. Prosesnya masih panjang dan perlu pembahasan lebih intensif dengan Presiden Prabowo Subianto.
Tanggapan OJK dan Asosiasi Asuransi
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, menyampaikan bahwa asosiasi asuransi tengah menyusun proposal untuk keterlibatan industri asuransi dalam program pemerintah, termasuk MBG.
Beberapa risiko dalam program MBG yang dapat ditanggung asuransi antara lain risiko keracunan bagi penerima manfaat dan risiko kecelakaan bagi penyelenggara program.
Ogi menjelaskan bahwa pembahasan mengenai besaran pertanggungan, santunan, dan premi masih akan dilakukan selanjutnya.
Respon Terhadap Kasus Keracunan di Bogor
Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menyampaikan rencana pemberian asuransi kepada korban keracunan MBG di Bogor, Jawa Barat.
Ratusan pelajar di Bogor diduga mengalami keracunan akibat menu MBG. BGN telah bekerja sama dengan Puskesmas setempat untuk menanggung biaya pengobatan para korban.
Tigor menambahkan bahwa selain biaya pengobatan, asuransi juga akan diberikan untuk menanggung biaya kesehatan para korban keracunan.
Kesimpulannya, wacana pemberian asuransi bagi korban keracunan program MBG masih dalam tahap awal. BGN dan OJK, bersama asosiasi asuransi terkait, masih melakukan kajian mendalam mengenai mekanisme dan kemungkinan implementasinya. Pembahasan ini melibatkan berbagai pihak dan memerlukan waktu untuk mencapai kesimpulan final.
Peristiwa keracunan di Bogor telah menjadi momentum untuk mempertimbangkan perlunya proteksi asuransi dalam program MBG. Kajian yang komprehensif diharapkan menghasilkan solusi yang melindungi baik peserta program maupun penyelenggara.
