Pemerintah Indonesia terus berupaya melindungi dan memberdayakan nelayan melalui berbagai kebijakan dan program. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi payung hukum yang kuat dalam upaya ini.
Langkah-langkah tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Terbaru, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu semakin meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Penguatan Kelembagaan Nelayan Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025
Inpres Nomor 9 Tahun 2025, ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025, mengarah pada percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Wakil Ketua Umum DPP HNSI, Ahmad Yohan, menekankan pentingnya Inpres ini sebagai langkah strategis dalam pemberdayaan nelayan.
Menurut Yohan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha merupakan strategi kunci dalam pemberdayaan nelayan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Nelayan. Inpres ini menjadi tonggak penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Peran HNSI dalam Mendukung Implementasi Inpres
HNSI berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Wakil Ketua Umum DPP HNSI, Agus Suherman, menjelaskan bahwa HNSI tengah melakukan konsolidasi untuk memetakan desa-desa di sektor perikanan.
Konsolidasi ini melibatkan seluruh struktur HNSI, dari tingkat DPP hingga kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk memastikan program KDMP tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi nelayan.
Prioritas pada Nelayan Kecil
Agus Suherman menegaskan bahwa nelayan kecil, khususnya nelayan buruh dan yang memiliki kapal di bawah 5 gross tonase, akan menjadi prioritas utama dalam program ini. Koperasi dinilai sebagai pilar penting dalam perekonomian rakyat, dan KDMP diharapkan dapat memberdayakan mereka.
Tantangan dan Strategi Implementasi Program
Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi Merah Putih. Khusus sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menyinergikan 20.000 kelompok usaha yang ada untuk membentuk 2.000 KDMP baru.
Tantangan besar ini menuntut perencanaan yang detail dan mendengarkan aspirasi nelayan. Proses teknis dan dukungan dari bawah sangat krusial untuk keberhasilan program ini.
HNSI siap berkolaborasi dengan pemerintah, khususnya KKP dan kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah untuk memastikan program ini berjalan efektif. Dengan menyerap aspirasi nelayan di seluruh desa pesisir, diharapkan program KDMP dapat mencapai tujuannya.
Kesimpulannya, upaya pemerintah dalam memberdayakan nelayan melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk Inpres Nomor 9 Tahun 2025, menunjukkan komitmen yang kuat. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, HNSI, dan stakeholder lain menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan taraf hidup nelayan Indonesia. Partisipasi aktif nelayan dalam proses ini sangat penting untuk memastikan program ini berjalan sesuai harapan.
