Setelah tiga tahun bernegosiasi, 194 negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya merampungkan draf perjanjian bersejarah untuk menangani pandemi di masa depan. Draf ini akan diajukan ke Majelis Kesehatan Dunia pada Mei 2025 untuk pengambilan keputusan final.
Perjanjian Pandemi WHO: Langkah Menuju Kesiapsiagaan Global
Perjanjian ini memetakan langkah-langkah untuk mencegah pandemi dan meningkatkan kolaborasi global. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi pembelajaran berharga dalam penyusunannya.
Salah satu poin krusial yang diperdebatkan adalah Pasal 11, tentang transfer teknologi medis ke negara berkembang. Selama pandemi COVID-19, negara berkembang menuduh negara kaya menimbun vaksin dan alat tes.
Negara-negara dengan industri farmasi besar awalnya menentang kewajiban transfer teknologi. Namun, perjanjian yang disepakati menyerukan insentif melalui regulasi, kesepakatan lisensi, dan dukungan pembiayaan.
Transfer teknologi akan didasarkan pada “kesepakatan bersama”. Hal ini menjadi kompromi penting untuk memastikan akses yang adil terhadap teknologi kesehatan bagi semua negara.
Perjanjian tersebut juga mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan akses data terkait patogen, termasuk sistem pembagian manfaat. “Pendekatan One Health” juga diusung, yang menekankan keterkaitan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
Pendekatan ini penting untuk mencegah wabah di masa depan. Perjanjian ini juga akan membangun rantai pasokan global dan jaringan logistik yang lebih tangguh.
Menjaga Kedaulatan Negara dalam Kerangka Kerja Sama Global
Kekhawatiran soal campur tangan WHO dalam kedaulatan negara telah muncul. Draf perjanjian ini secara tegas menyatakan bahwa WHO tidak akan mengintervensi kebijakan domestik negara anggota.
Perjanjian ini menekankan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dalam menangani masalah kesehatan di wilayahnya. Tidak ada poin dalam perjanjian yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian wewenang kepada WHO untuk mengarahkan kebijakan nasional.
Perjanjian ini hanya mengikat bagi negara-negara yang memilih untuk meratifikasinya. Dengan demikian, kedaulatan negara tetap dihormati.
Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyatakan selesainya draf perjanjian ini sebagai bukti bahwa multilateralisme masih relevan. Ia menekankan pentingnya kerja sama global dalam menghadapi ancaman besar.
Harapan untuk Masa Depan yang Lebih Siap
Perjanjian ini merupakan langkah penting menuju dunia yang lebih siap menghadapi pandemi. Namun, keberhasilannya bergantung pada komitmen dan kerja sama semua negara anggota.
Mantan Perdana Menteri Selandia Baru, Helen Clark, menekankan pentingnya kerja sama global dalam menghadapi ancaman pandemi. Ia menyebut perjanjian ini sebagai satu-satunya cara untuk mengalahkan ancaman pandemi berikutnya.
Perjanjian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi sistem kesehatan global yang lebih kuat dan tangguh. Kerja sama internasional yang efektif akan menjadi kunci untuk mencegah dan merespons pandemi di masa mendatang.
Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan negara-negara dapat lebih siap menghadapi potensi pandemi di masa depan. Komitmen dan kerja sama internasional yang kuat akan menjadi penentu keberhasilannya.
