Di era digital saat ini, komunikasi pejabat publik tak hanya dinilai dari substansi, tetapi juga sensitivitas sosialnya. Ini membentuk relasi negara dan warga.
Komunikasi pemerintah yang buruk dapat mengikis kepercayaan publik. Kepercayaan yang sudah rapuh akibat masalah sosial-ekonomi.
Respons Pemerintah yang Kurang Sensitif
Pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, tentang insiden pengiriman kepala babi ke Tempo, dinilai kurang empati. Ia menyarankan agar “dimakan saja”.
Pernyataan tersebut gagal memahami makna simbolik aksi tersebut sebagai intimidasi. Ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah membaca semiotika ketakutan insan pers.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, juga menuai kritik. Ia memprioritaskan program makan bergizi gratis (MBG) dibanding membuka lapangan kerja.
Pernyataan ini dinilai tidak sensitif di tengah tingginya angka PHK dan pengangguran. Kebutuhan dasar manusia akan pekerjaan layak seolah diabaikan.
Wakil Menteri Agama, Muhammad Syafi’i, menyebut permintaan THR oleh ormas sebagai budaya Indonesia. Hal ini dinilai mengaburkan batas antara tradisi dan pungli.
Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan fakta. Ormas telah menghambat investasi ratusan triliun rupiah, menurut BKPM dan HKI.
Analisis Teori Komunikasi
Teori dramaturgi Erving Goffman menjelaskan pejabat publik sebagai aktor di panggung sosial. Mereka sering lupa bahwa pernyataan mereka adalah bagian dari pertunjukan negara.
Teori symbolic interactionism George Herbert Mead menekankan pentingnya interaksi dan simbol. Candaan atau ujaran sembrono dapat mengaburkan makna sosial.
Kegagalan komunikasi pemerintah terletak pada minimnya empati. Pejabat publik perlu mengartikulasikan pesan dengan kesadaran sosial dan kepekaan kultural.
Membangun Komunikasi Publik yang Lebih Baik
Model komunikasi dua arah simetris Grunig dan Hunt menekankan kesetaraan antara pejabat dan publik. Namun, komunikasi yang menciptakan jarak emosional justru merusak relasi kekuasaan.
Negara sebagai simbol keadilan dan moralitas harus memiliki komunikasi yang baik. Cara pejabat berkomunikasi membentuk cara berpikir masyarakat.
Tanggung jawab moral pejabat untuk berkomunikasi dengan bijak semakin besar di era media sosial. Satu kalimat yang salah bisa merusak kepercayaan publik.
Pejabat publik tidak perlu menjadi pujangga, tetapi perlu belajar memilih kata-kata. Komunikasi bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang dirasakan pendengarnya.
Ke depannya, pemerintah perlu meningkatkan kemampuan komunikasi publik yang lebih empatik dan responsif terhadap dinamika sosial. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat relasi antara negara dan rakyat.
