Study tour sekolah di Jawa Barat menjadi polemik setelah kecelakaan bus wisata yang menewaskan 11 orang, termasuk siswa dan guru. Insiden tragis ini mendorong Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengeluarkan Surat Edaran yang melarang study tour ke luar provinsi.
Larangan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas study tour yang lebih berorientasi pada wisata hiburan daripada pendidikan substansial, serta beban finansial yang ditimbulkan pada orang tua siswa.
Kecelakaan Maut dan Respon Keras Gubernur
Kecelakaan bus pariwisata yang terjadi pada Jumat, 10 Mei 2024, di Ciater, Subang, menjadi pemicu utama polemik study tour. Kecelakaan tersebut menewaskan 11 orang dan melukai puluhan lainnya. Peristiwa ini langsung mendapat sorotan tajam dari publik dan pemerintah.
Gubernur Dedi Mulyadi merespons insiden tersebut dengan keras. Ia menekankan keselamatan siswa sebagai prioritas utama. Dalam berbagai pernyataan publik dan media sosial, Dedi mengecam study tour yang dianggap lebih mementingkan hiburan daripada pendidikan.
Ia juga menyoroti beban finansial yang ditanggung orang tua siswa akibat biaya study tour. Hal ini semakin memperkuat keputusannya untuk mengeluarkan larangan tersebut.
Pro dan Kontra Larangan Study Tour
Larangan study tour Gubernur Dedi Mulyadi memicu berbagai reaksi. Ada yang mendukung, dengan alasan keselamatan dan pengurangan beban finansial orang tua.
Namun, ada pula pihak yang menentang larangan tersebut. Mereka berpendapat bahwa larangan ini berdampak negatif pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Barat.
Muncul usulan alternatif, seperti study tour di dalam wilayah Jawa Barat saja, atau diganti dengan kegiatan edukatif berbasis lokal. Kegiatan tersebut bisa meliputi kunjungan ke pusat ilmu pengetahuan, tempat pertanian organik, atau tempat pengelolaan sampah.
Implementasi Larangan dan Dampaknya
Dedi Mulyadi menegaskan larangan study tour ke luar Jawa Barat melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 42/PK.03.04/KESRA pada 30 April 2025. Surat edaran ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan di Jawa Barat.
Sekolah yang tetap menggelar study tour ke luar Jawa Barat, seperti SMAN 6 Depok, mendapat sanksi tegas. Kepala sekolahnya bahkan dicopot dari jabatannya.
Provinsi lain, seperti Banten dan Bengkulu, juga mempertimbangkan kebijakan serupa. Mereka terdorong oleh alasan keselamatan siswa dan meringankan beban orang tua.
Surat Edaran Gubernur Jawa Barat menekankan pentingnya pendidikan yang adil, merata, dan tidak diskriminatif, serta meringankan beban ekonomi orang tua siswa. Sekolah diimbau untuk mematuhi aturan tersebut.
Study tour di dalam Provinsi Jawa Barat diperbolehkan, asalkan bertujuan untuk membentuk karakter siswa dan meningkatkan wawasan pendidikan. Lokasi study tour dibatasi pada pusat ilmu pengetahuan, perguruan tinggi, pusat kebudayaan, dan destinasi wisata edukatif lokal. Sekolah wajib melaporkan rencana study tour kepada perangkat daerah setempat untuk mendapat persetujuan.
Polemik study tour di Jawa Barat menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan antara kegiatan ekstrakurikuler dan pendidikan yang bermutu, serta memperhatikan aspek keselamatan dan kesejahteraan siswa dan keluarga mereka. Ke depan, diharapkan akan tercipta solusi yang mengakomodasi semua kepentingan tersebut.
