Pemerintah Indonesia baru-baru ini meluncurkan program diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat domestik. Langkah ini bertujuan untuk mendorong sektor pariwisata dan meningkatkan aktivitas perjalanan, khususnya selama liburan sekolah. Namun, kebijakan ini memicu perdebatan di kalangan ekonom.
Seorang pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P. Sasmita, melihat kebijakan diskon PPN sebagai indikator melemahnya daya beli masyarakat. Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu memberikan insentif karena kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan udara terhambat.
Kebijakan Diskon PPN: Sinyal Melemahnya Daya Beli?
Ronny menjelaskan bahwa meskipun diskon PPN sebesar 6 persen cukup signifikan untuk menekan harga tiket, hal tersebut belum tentu cukup untuk meningkatkan minat masyarakat terbang. Kondisi ekonomi yang menekan pendapatan masyarakat membuat perjalanan wisata bukan prioritas utama.
Bepergian dengan pesawat, terutama untuk liburan, seringkali dianggap sebagai pengeluaran sekunder. Dengan pendapatan yang terbatas, masyarakat lebih cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok.
Efektivitas Diskon dan Faktor Lain yang Mempengaruhi Permintaan
Ronny meragukan efektivitas diskon PPN dalam meningkatkan jumlah penumpang pesawat. Ia menilai bahwa dampaknya akan terbatas karena faktor lain yang lebih dominan berperan, yaitu kebijakan efisiensi pemerintah yang membatasi perjalanan dinas.
Pembatasan perjalanan dinas secara signifikan mengurangi jumlah perjalanan udara, bukan hanya memengaruhi maskapai penerbangan tetapi juga sektor pariwisata secara keseluruhan. Penurunan permintaan ini juga terlihat pada industri pendukung seperti hotel dan UMKM terkait pariwisata, yang mengalami penurunan sekitar 30 persen.
Kebijakan yang Lebih Efektif
Menurut Ronny, merelaksasi kebijakan pembatasan perjalanan dinas akan lebih efektif daripada hanya memberikan insentif fiskal. Diskon PPN, walau mampu menurunkan harga tiket, tetap tidak akan signifikan meningkatkan permintaan jika daya beli masyarakat tetap rendah.
Ia menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan strategi yang lebih komprehensif. Selain insentif fiskal, perlu ada langkah untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.
Dampak Terbatas, Daya Beli Tetap Jadi Kunci
Meskipun diskon PPN secara teoritis akan menurunkan harga tiket sekitar 6 persen, dampaknya terhadap peningkatan jumlah penumpang masih dipertanyakan. Ronny menekankan bahwa peningkatan permintaan sangat bergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat.
Program diskon PPN untuk tiket pesawat domestik ini, yang berlangsung Juni-Juli 2025, mengalokasikan anggaran sebesar Rp430 miliar. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36 Tahun 2025 yang mengatur program ini telah terbit pada 4 Juni 2025.
Kesimpulannya, kebijakan diskon PPN tiket pesawat sebagai upaya pemerintah untuk menggairahkan sektor pariwisata, mempunyai potensi terbatas tanpa adanya strategi pendukung lain untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan merelaksasi kebijakan pembatasan perjalanan dinas. Efektivitas kebijakan ini pada akhirnya sangat bergantung pada kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
