Nasib jutaan pekerja di industri transportasi online Indonesia kini berada di ujung tanduk. Ketidakpastian hukum yang menyelimuti sektor ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi para pelaku usaha dan investor.
Ketiadaan regulasi yang jelas menyebabkan polemik berkepanjangan. Pemerintah dan DPR dinilai lamban dalam menyelesaikan permasalahan ini, membiarkan ketidakpastian terus berlanjut.
Perdebatan Antar Lembaga Menghambat Revisi UU LLAJ
Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang sedianya akan mengakomodir regulasi transportasi online, terhambat. Persoalan ini berakar pada konflik internal antar kementerian dan lembaga pemerintah.
Sengketa antara Kementerian Perhubungan dan Kepolisian menjadi salah satu penyebab utama. Kedua instansi memiliki kepentingan yang saling berbenturan dalam revisi UU LLAJ.
Salah satu poin perdebatan adalah mengenai over dimension over load (ODOL) atau truk obesitas. Belum tercapainya kesepakatan mengenai aturan muatan truk antar daerah semakin memperkeruh suasana.
Perbedaan aturan antara kementerian dan lembaga juga menjadi batu sandungan. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan regulasi dan berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas.
Lebih lanjut, perebutan kewenangan dalam sistem lalu lintas dan angkutan jalan juga menjadi sumber konflik. Revisi UU LLAJ yang mandek berdampak luas, tidak hanya pada kewenangan lembaga, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat.
Akibatnya: Munculnya RUU Transportasi Online dan Aksi Demo Ojol
Kegagalan revisi UU LLAJ mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online. RUU ini mulai dibahas di DPR pada Mei 2025, menjadi perhatian utama para pengemudi ojek online (ojol).
Pada 20 Mei 2025, para driver ojol melakukan demonstrasi. Mereka menyuarakan beberapa tuntutan penting yang harus dipenuhi dalam regulasi.
Salah satu tuntutan utama adalah pengurangan potongan harga oleh aplikasi dari 20 persen menjadi 10 persen. Para driver juga menginginkan kepastian status mereka, apakah sebagai mitra aplikator atau pegawai.
Banyak driver menginginkan status pegawai. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat antara aplikator dan driver. Namun, hal ini juga menimbulkan pro dan kontra.
Pengamat angkutan online, Peter Abdullah, berpendapat bahwa status pegawai dapat menghilangkan fleksibilitas kerja para driver. Perusahaan juga berpotensi melakukan rasionalisasi pegawai, mengurangi jumlah driver sesuai kebutuhan.
Perlunya Regulasi yang Komprehensif dan Berkeadilan
Demonstrasi ojol menjadi momentum politik. Politisi memanfaatkannya untuk mengidentifikasi masalah yang perlu dibahas dalam RUU Transportasi Online.
Sayangnya, ada pula yang memanfaatkannya untuk kepentingan politik semata. Pembahasan RUU yang seharusnya fokus pada keadilan dan kepastian hukum, berpotensi menjadi ajang tarik menarik kepentingan.
Tuntutan driver ojol sebenarnya sederhana: kesejahteraan dan pengurangan potongan aplikasi. Aspek ini penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah dan DPR, demi keadilan bagi semua pihak.
Regulasi yang komprehensif dibutuhkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi driver dan aplikator. Regulasi yang berbelit-belit hanya akan menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Saat ini, Keputusan Menteri Perhubungan (Kemenhub) 1001 Tahun 2022 menjadi acuan. Namun, keputusan menteri ini kurang kuat secara hukum, hanya solusi sementara di tengah kekosongan regulasi.
Industri transportasi online memiliki peran krusial di Indonesia. Ia melibatkan jutaan orang, dari driver hingga pengguna jasa dan UMKM. Kontribusinya terhadap PDB Indonesia juga sangat signifikan, sekitar 2 persen.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menyejahterakan seluruh pihak yang terlibat. Pengesahan regulasi yang tepat dan cepat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan industri ini.
Dengan begitu, Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memastikan kesejahteraan bagi para pekerja di sektor transportasi online, serta memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan.
