Rencana penghapusan sistem outsourcing di Indonesia, yang muncul menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto, menuai pro dan kontra. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai penghapusan bukanlah solusi ideal untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan. Mereka justru menekankan perlunya penguatan pengawasan terhadap perusahaan penyedia dan pengguna tenaga kerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengakui adanya berbagai permasalahan dalam sistem outsourcing. Ia menyebutkan jenjang karir yang tidak jelas dan gaji rendah sebagai beberapa isu krusial. Namun, APINDO menawarkan perspektif yang berbeda.
APINDO: Penguatan Pengawasan, Bukan Penghapusan Outsourcing
Menurut APINDO, solusi untuk permasalahan ketenagakerjaan bukanlah pelarangan outsourcing. Komite Regulasi Ketenagakerjaan APINDO dan Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Mira Sonia, mengajukan pendekatan yang berbeda.
Mira Sonia menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Hal ini meliputi kepastian upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kebebasan berserikat.
Pemerintah, menurutnya, perlu meningkatkan kapasitas pengawas ketenagakerjaan. Sistem pengawasan berbasis risiko yang berfokus pada prinsip-prinsip pekerjaan layak juga perlu diterapkan.
Harmonisasi regulasi turunan UU Cipta Kerja, sesuai amanat Mahkamah Konstitusi (MK), juga dinilai penting. Langkah ini bertujuan untuk memastikan proses alih daya dapat mengakomodasi kebutuhan industri sekaligus melindungi hak pekerja.
Pernyataan Presiden Prabowo: Mencari Solusi yang Berimbang
Mira Sonia menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai outsourcing perlu dilihat secara komprehensif. Ia menekankan pentingnya mencari solusi yang berimbang antara penghapusan outsourcing dan tarikan investasi.
APINDO memahami pernyataan Presiden sebagai ajakan untuk memperbaiki sistem alih daya. Sistem ini, menurut APINDO, harus dilaksanakan dengan prinsip perlindungan pekerja, transparansi, dan kepatuhan hukum.
Dengan demikian, Indonesia diharapkan tetap kompetitif dalam dinamika global. APINDO menawarkan solusi alternatif yang tidak serta-merta menghapus sistem outsourcing.
Dewan Kesejahteraan Buruh dan Kajian Penghapusan Outsourcing
Menaker Yassierli menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penghapusan sistem outsourcing. Namun, prosesnya akan dilakukan secara realistis.
Dewan Kesejahteraan Buruh akan bertugas untuk mengkaji proses penghapusan outsourcing. Kajian ini akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap pekerja dan perekonomian.
Menaker menyebutkan banyak permasalahan dalam praktik outsourcing, seperti gaji rendah dan ketidakjelasan jenjang karir, terutama bagi pekerja yang telah lama bekerja di sistem ini.
Pernyataan Menaker tersebut mengungkapkan kompleksitas permasalahan outsourcing dan perlunya pendekatan yang komprehensif dalam mencari solusi.
Perdebatan mengenai penghapusan sistem outsourcing di Indonesia masih terus berlangsung. APINDO menawarkan solusi alternatif berupa penguatan pengawasan, sementara pemerintah akan melakukan kajian melalui Dewan Kesejahteraan Buruh. Solusi yang seimbang dan memperhatikan kepentingan semua pihak menjadi kunci penyelesaian masalah ini.
