Pemerintah memutuskan untuk tidak lagi menyalurkan bantuan pangan beras dan beras murah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Keputusan ini diambil menyusul temuan harga gabah di sejumlah daerah yang berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, penyaluran bantuan beras dan SPHP justru akan semakin menekan harga gabah dan beras yang sudah rendah. Hal ini dinilai kontraproduktif mengingat upaya pemerintah untuk menstabilkan harga.
Harga Gabah di Bawah HPP
Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Pertanian bersama Bulog, sekitar 40% daerah di Indonesia memiliki harga gabah di bawah HPP Rp 6.500/kg.
Mentan Amran menekankan pentingnya menaikkan harga gabah petani agar sesuai dengan HPP. Ia menargetkan agar seluruh daerah memiliki harga gabah di atas HPP.
“Kami cek kemarin 40% (daerah) di bawah HPP. Yang berada pada garis HPP dan di bawah HPP itu totalnya ketidaksalahan 60%. Ini masih signifikan, ini harus kita angkat. Kalau perlu di atas HPP semua. Kalau sudah di atas HPP semua, itu sudah top,” tegas Mentan Amran.
Produksi Beras Meningkat, Harga Beras di Atas HET
Penurunan harga gabah mengindikasikan peningkatan produksi beras. Pemerintah terus berupaya memastikan HPP gabah petani sesuai regulasi.
Ironisnya, meski harga gabah rendah, harga beras medium di tingkat konsumen justru berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Data Panel Harga Pangan menunjukkan rata-rata nasional harga gabah kering panen (GKP) mencapai Rp 6.599/kg. Namun, beberapa daerah mencatat harga di bawah HPP, seperti Banten (Rp 6.388/kg), NTB (Rp 6.339/kg), Sumsel (Rp 6.200/kg), dan Lampung (Rp 6.400/kg).
Sementara itu, harga beras medium nasional rata-rata berada di atas HET. Zona 1 misalnya, tercatat Rp 13.714/kg, sementara HET-nya Rp 12.500/kg. Kondisi serupa terjadi di zona 2 dan 3.
Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional juga mencatat harga beras medium berbagai kualitas di atas HET. Beras kualitas bawah I misalnya, mencapai Rp 14.050/kg, sementara HET-nya lebih rendah.
Strategi Pemerintah Menghadapi Disparitas Harga
Pemerintah tampaknya perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan harga gabah dan beras. Disparitas harga yang terjadi antara gabah dan beras menunjukkan adanya permasalahan dalam rantai pasok.
Perlu diteliti lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan harga beras di tingkat konsumen tetap tinggi meski harga gabah rendah. Transparansi dan pengawasan distribusi beras juga perlu ditingkatkan.
Ke depan, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi untuk memastikan harga gabah dan beras stabil dan menguntungkan baik bagi petani maupun konsumen. Hal ini dapat mencakup peningkatan efisiensi distribusi, pengawasan ketat terhadap spekulan, dan intervensi pasar yang tepat sasaran.
Kesimpulannya, keputusan pemerintah untuk tidak menyalurkan bantuan beras saat ini didasarkan pada kondisi harga gabah yang masih di bawah HPP di beberapa daerah. Namun, disparitas harga antara gabah dan beras di tingkat konsumen menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan solusi komprehensif dan terintegrasi. Pemantauan harga dan pengawasan distribusi perlu ditingkatkan untuk melindungi baik petani maupun konsumen.
