Proyek pembangunan pabrik kimia Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk di Cilegon, Banten, terganjal dugaan praktik pemerasan. Oknum organisasi masyarakat (ormas) dan pelaku usaha setempat diduga melakukan pemalakan terhadap proyek strategis nasional (PSN) ini. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran atas iklim investasi di Indonesia.
Pabrik CA-EDC termasuk dalam daftar PSN berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Perpres yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 10 Februari 2025 ini menetapkan pembangunan pabrik tersebut sebagai bagian dari Program Pengembangan Industri Kimia.
Dugaan Pemerasan Miliaran Rupiah
Sebuah unggahan video di akun X (sebelumnya Twitter) @Nenk****** menunjukkan pertemuan antara oknum yang diduga berasal dari Kadin Cilegon dan ormas setempat dengan perwakilan Chengda Engineering Co, kontraktor proyek CA-EDC.
Dalam video tersebut, terlihat seseorang meminta ‘jatah’ hingga Rp 5 triliun untuk Kadin dan Rp 3 triliun untuk ormas. Permintaan tersebut dilakukan tanpa melalui proses lelang yang resmi dan transparan.
Respon Kadin Indonesia dan Pemerintah
Menanggapi tuduhan pemerasan tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyatakan telah membentuk tim verifikasi. Tim ini bertugas menampung keluhan dan pernyataan dari masyarakat Cilegon terkait insiden ini.
Kadin berencana turun ke lapangan bersama pemerintah, yakni Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan aparat penegak hukum. Langkah ini dimaksudkan untuk menyelidiki kebenaran dugaan pemerasan dan menindak tegas para pelaku jika terbukti bersalah.
Anindya menambahkan, kunjungan lapangan bersama Gubernur Banten atau perwakilannya, BKPM, dan aparat penegak hukum dijadwalkan pada hari Rabu setelah insiden tersebut mencuat. Hal ini menunjukkan keseriusan Kadin dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini.
Dampak Terhadap Iklim Investasi dan PSN
Kejadian ini berpotensi merusak citra Indonesia di mata investor asing. Dugaan praktik pemerasan terhadap PSN dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
Proyek-proyek PSN diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bebas dari praktik-praktik koruptif.
Transparansi dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan agar proyek-proyek strategis nasional dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Pemerintah perlu menjamin perlindungan bagi investor dan memastikan proses investasi berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, peran organisasi masyarakat dan asosiasi pengusaha perlu lebih ditingkatkan agar dapat berkontribusi positif dalam pembangunan ekonomi nasional, bukan sebaliknya menjadi penghambat pembangunan.
Kejadian ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait proyek-proyek strategis nasional agar hal serupa tidak terulang kembali di masa depan. Langkah-langkah preventif dan represif perlu ditingkatkan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Kesimpulannya, kasus dugaan pemerasan ini tidak hanya berdampak pada proyek CA-EDC, tetapi juga berimplikasi luas terhadap iklim investasi dan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Tanggapan cepat dan tegas dari pemerintah dan penegak hukum sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan tersebut serta memastikan keberlangsungan proyek-proyek strategis nasional.
