Rupiah kembali menunjukkan performa positif terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada Rabu, 11 Juni 2025. Penutupan perdagangan hari ini mencatat penguatan 16 poin, setelah sempat mencapai level Rp 16.258, dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp 16.274.
Meskipun demikian, perkiraan untuk perdagangan Kamis menunjukkan fluktuasi dengan potensi pelemahan di kisaran Rp 16.250 hingga Rp 16.300, menurut pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi.
Penguatan Rupiah Didorong Putusan Pengadilan AS dan Perjanjian Dagang AS-Tiongkok
Pelemahan USD menjadi faktor utama penguatan Rupiah. Hal ini dipicu oleh putusan pengadilan banding AS yang tetap memberlakukan kebijakan tarif impor Presiden Donald Trump.
Putusan tersebut mengimbangi sentimen positif dari perjanjian kerangka kerja pembicaraan perdagangan antara AS dan Tiongkok. Meskipun detailnya masih minim, perjanjian ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan perdagangan.
Perjanjian tersebut bertujuan untuk meresmikan deeskalasi perdagangan yang telah dicapai sebelumnya di Jenewa, Swiss. Ini termasuk penyelesaian masalah ekspor tanah jarang Tiongkok dan pembatasan AS terhadap penjualan chip.
Antisipasi Data Inflasi AS
Pasar kini menantikan rilis data inflasi indeks harga konsumen AS pada Rabu. Data ini diharapkan memberikan gambaran lebih lanjut tentang kondisi ekonomi AS.
Inflasi yang sedikit menguat di bulan Mei diperkirakan tetap stabil di sekitar level yang ada sepanjang tahun 2025. Kenaikan inflasi berpotensi mendorong Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga.
Pasar Cermati Angka Garis Kemiskinan Versi Bank Dunia
Selain dinamika nilai tukar, pelaku pasar juga mencermati angka garis kemiskinan versi Bank Dunia. Ibrahim Assuaibi menekankan pentingnya berhati-hati dalam menafsirkan data ini dalam konteks nasional.
Bank Dunia menggunakan pendekatan purchasing power parity (PPP) untuk menyesuaikan daya beli antarnegara. Namun, pendekatan ini berbeda dengan metode yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.
BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (cost of basic needs/CBN) yang lebih relevan dengan karakteristik konsumsi rumah tangga Indonesia.
Perbedaan Metodologi BPS dan Bank Dunia
Perbedaan metodologi antara BPS dan Bank Dunia menghasilkan angka yang signifikan. BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,57 persen (sekitar 24 juta jiwa) pada September 2024.
Sementara itu, Bank Dunia, menggunakan garis kemiskinan 6,85 dolar AS PPP per kapita per hari (berdasarkan PPP 2017), memperkirakan sekitar 60,3 persen penduduk Indonesia hidup di bawah standar kemiskinan menengah atas pada 2024.
Kesenjangan ini diperkirakan akan melebar dengan revisi garis kemiskinan Bank Dunia menjadi 8,30 dolar AS (PPP 2021). Walau demikian, revisi ini dianggap penting untuk mencerminkan daya beli terkini berdasarkan International Comparison Program (ICP) 2021.
Kesimpulannya, pergerakan nilai tukar Rupiah dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik. Penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk perbedaan metodologi dalam pengukuran kemiskinan, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi ekonomi Indonesia.
