Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengungkapkan sejumlah dampak negatif dari perang tarif yang diinisiasi Amerika Serikat (AS). Indonesia sendiri terkena dampaknya berupa tarif impor sebesar 32% dari AS.
Wakil Ketua KPPU, Aru Armando, memaparkan beberapa konsekuensi yang dihadapi dunia usaha Indonesia akibat kebijakan ini. Ancaman penurunan volume ekspor menjadi salah satu tantangan utama.
Ancaman Penurunan Ekspor dan Perlunya Diversifikasi Pasar
Penurunan volume ekspor menjadi dampak pertama yang diprediksi KPPU. Pemerintah didorong untuk segera mencari pasar alternatif.
Negara-negara seperti Eropa, China, Timur Tengah, dan Afrika, menjadi alternatif yang diusulkan. Diversifikasi pasar ini membutuhkan strategi dan waktu yang cukup panjang.
Banjir Produk Impor dan Ancaman bagi UMKM
Tarif impor dari AS berpotensi memicu peningkatan produk impor dari negara lain ke Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kelebihan pasokan (oversupply) di negara-negara tersebut.
Komoditas seperti tekstil, elektronik, dan minyak mentah, termasuk CPO, berisiko mengalami penumpukan stok di dalam negeri. Harga komoditas di dalam negeri berpotensi anjlok.
Kondisi ini mengancam keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. China diprediksi menjadi salah satu negara yang akan memanfaatkan situasi ini.
Praktik predatory pricing, yaitu penjualan produk dengan harga di bawah harga pokok produksi, dikhawatirkan akan terjadi. Hal ini akan sangat merugikan UMKM lokal.
Potensi PHK dan Akuisisi Perusahaan
Dampak jangka panjang dari perang tarif ini adalah potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi akibat oversupply.
Perusahaan asing juga berpotensi melakukan akuisisi terhadap perusahaan Indonesia yang kesulitan bersaing. Predatory pricing menjadi salah satu faktor penyebabnya.
Penurunan produksi dan oversupply barang yang dijual murah akan menyebabkan banyak pabrik mengurangi produksi hingga tutup. Akibatnya, PHK massal tidak dapat dihindari.
Secara keseluruhan, perang tarif AS memberikan dampak signifikan pada perekonomian Indonesia. Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk meminimalisir dampak negatifnya, khususnya bagi UMKM dan para pekerja Indonesia. Diversifikasi pasar dan strategi menghadapi predatory pricing menjadi kunci penting untuk menghadapi tantangan ini.
