Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang sempat memanas kini memasuki babak baru. Kedua negara sepakat untuk gencatan senjata, meredakan kekhawatiran akan gejolak ekonomi global. Langkah ini membawa angin segar, namun juga tantangan, bagi perekonomian Indonesia.
Kesepakatan AS-China berpotensi meningkatkan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia. Peningkatan permintaan industri di China diperkirakan akan mendongkrak kinerja ekspor secara keseluruhan. Kondisi ini juga akan membantu menstabilkan nilai tukar rupiah.
Dampak Positif ‘Gencatan Senjata’ bagi Indonesia
Pelemahan rupiah yang tertahan akan mengurangi dampak *imported inflation*, yaitu kenaikan harga barang impor. Cadangan devisa pun tak perlu banyak terkuras untuk intervensi nilai tukar. Harga emas, yang biasanya meningkat saat ketidakpastian ekonomi tinggi, juga mulai menurun seiring meredanya ketegangan geopolitik dan risiko resesi global. Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, mencatat penurunan harga emas sebagai salah satu dampak positif dari gencatan senjata ini. Penurunan tensi antara Israel dan Palestina juga berkontribusi pada penurunan harga emas.
Tantangan yang Masih Mengintai
Meskipun gencatan senjata ini membawa dampak positif, Ibrahim Assuaibi mengingatkan agar Indonesia tetap waspada. Gencatan senjata ini hanya berlangsung 90 hari. Setelahnya, tarif impor antara AS dan China akan kembali diterapkan, dengan tarif impor Tiongkok ke Amerika sebesar 30% dan impor Amerika ke Tiongkok sebesar 10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang dagang belum sepenuhnya berakhir. Nilai dolar terhadap mata uang lain diperkirakan akan menguat, dan penurunan harga emas kemungkinan bersifat sementara mengingat konflik Rusia-Ukraina masih berlangsung. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bertahan di kisaran Rp 16.500 per dolar AS.
Strategi Indonesia untuk Menghadapi Tantangan
Bhima Yudhistira, ekonom dan Direktur Eksekutif CELIOS, mengingatkan bahwa rendahnya tarif impor China dibandingkan Indonesia ke pasar AS dapat menurunkan daya saing ekspor Indonesia. Produk seperti tekstil, alas kaki, dan pakaian jadi berisiko direbut pasarnya oleh China. Indonesia hanya diuntungkan dari sisi permintaan bahan baku mentah dan barang setengah jadi. Potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya juga menjadi ancaman, tergantung pada besaran tarif yang akan dibebankan kepada Indonesia. Jika tarif ekspor China ke AS lebih rendah, relokasi industri dari Indonesia ke China dapat terjadi. Investasi asing pun cenderung lebih banyak mengalir ke China.
Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan ini. Bhima menyarankan agar pemerintah lebih agresif dalam melobi AS. Pembaruan IUPK Freeport dan relaksasi ekspor bijih konsentrat tembaga dapat menjadi alat tawar-menawar. Isu Laut China Selatan juga dapat diangkat dalam negosiasi untuk menekan AS agar memberikan tarif yang lebih rendah dibandingkan China. Pemerintah perlu waspada terhadap masuknya barang impor dari China, Vietnam, dan Kamboja selama masa jeda negosiasi. Persaingan barang impor, bukan hanya kesulitan ekspor, dapat menjadi pemicu PHK di sektor padat karya Indonesia.
Kesimpulannya, gencatan senjata antara AS dan China memberikan peluang dan tantangan bagi Indonesia. Meskipun ada dampak positif berupa peningkatan harga komoditas ekspor dan stabilisasi nilai tukar, Indonesia perlu bersiap menghadapi potensi penurunan daya saing ekspor dan peningkatan persaingan barang impor. Strategi yang tepat dan lobi yang agresif dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan perekonomian Indonesia tetap kuat dan mampu bersaing di tengah dinamika ekonomi global.
