Persatuan Pensiunan Badan Usaha Milik Negara Strategi (P2BUMNS) mengungkapkan dugaan penyelewengan dana pensiun anggotanya. Dana tersebut, menurut klaim mereka, digunakan untuk pengembangan anak usaha sebuah BUMN yang kini memiliki aset mencapai Rp 4,1 triliun.
Pengungkapan ini disampaikan langsung oleh Presiden P2BUMNS, Ahmad Daryoko, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VI DPR RI pada Senin, 5 Mei 2025. RDPU ini membahas dugaan penggelapan tabungan pegawai tersebut.
Lonjakan Harga Minyak dan Awal Mula Masalah
Daryoko menjelaskan bahwa permasalahan bermula pada tahun 1973-1974. Saat itu, lonjakan harga minyak dan melimpahnya produksi minyak Indonesia berdampak pada kesejahteraan karyawan BUMN.
Sebuah Surat Keputusan (SK) diterbitkan untuk memberikan tambahan pendapatan kepada karyawan BUMN hingga Rp 50 juta per orang. Tambahan ini hanya dapat dicairkan saat karyawan pensiun atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Namun, menurut Daryoko, masalah muncul karena mekanisme pencairan tambahan pendapatan tersebut. Dana seharusnya bisa dicairkan segera setelah SK dikeluarkan, karena kas sudah tersedia.
Penggunaan Dana Pensiun untuk Anak Usaha
Alih-alih dicairkan kepada pensiunan, dana pensiun tersebut diduga dialihkan untuk mendirikan entitas anak usaha baru. Prosesnya dimulai dengan pembentukan sebuah yayasan, kemudian pada tahun 2000-an dibentuklah anak usaha yang diduga menggunakan dana pensiun karyawan BUMN.
Anak usaha ini, menurut Daryoko, murni berorientasi bisnis. Pembentukannya menandai awal mula penyimpangan penggunaan dana pensiun tersebut.
Laporan keuangan anak usaha tersebut pada tahun 2023 menunjukkan total aset mencapai Rp 4,1 triliun. Pemegang saham anak usaha ini adalah para pensiunan BUMN yang bersangkutan.
Nasib Pensiunan BUMN dan Tuntutan Keadilan
Ironisnya, sebagian pensiunan BUMN hanya menerima Rp 500 ribu per bulan. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan kontribusi mereka dalam pembentukan anak usaha yang kini memiliki aset miliaran rupiah.
Daryoko menekankan bahwa seharusnya dana tambahan tersebut diberikan langsung kepada karyawan saat SK dikeluarkan. Hal ini akan mencegah permasalahan yang terjadi saat ini.
Perbedaan yang signifikan antara aset anak usaha dengan pendapatan pensiunan yang minim menjadi sorotan utama. P2BUMNS menuntut keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana pensiun tersebut.
Ketimpangan ini menggambarkan besarnya kerugian yang dialami para pensiunan BUMN. Mereka berharap investigasi menyeluruh dilakukan untuk mengungkap seluruh fakta dan memberikan solusi yang adil.
Kasus ini menjadi pelajaran penting dalam pengelolaan dana pensiun di BUMN. Sistem yang transparan dan akuntabel mutlak diperlukan untuk melindungi hak dan kesejahteraan para pensiunan.
Perlu adanya pengawasan yang ketat dan regulasi yang lebih komprehensif untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Semoga kasus ini dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya dan memberikan kepastian hukum bagi para pensiunan BUMN yang dirugikan.
