Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru-baru ini memperbarui aturan mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 1 Tahun 2025 merevisi Permenaker Nomor 5 Tahun 2021, yang mengatur Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Perubahan ini difokuskan pada peningkatan perlindungan bagi pekerja, terutama dalam hal cakupan risiko dan kepastian manfaat. Kemnaker menekankan tujuan utama revisi ini adalah untuk memberikan kepastian perlindungan yang lebih luas dan komprehensif.
Perubahan Signifikan pada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Salah satu perubahan paling signifikan terdapat pada program JKK. Cakupan risiko yang ditanggung kini diperluas, termasuk kekerasan fisik dan pemerkosaan di tempat kerja.
Bukti yang diperlukan untuk pengajuan klaim meliputi surat keterangan kepolisian dan visum dokter. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan kerja.
Mekanisme penjaminan pelayanan kesehatan atas dugaan Kecelakaan Kerja (KK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) juga diperjelas. BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan akan bertanggung jawab hingga status KK/PAK dipastikan.
Peningkatan Jaminan Kematian (JKM) untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)
Revisi Permenaker juga memberikan kepastian manfaat JKM bagi pekerja BPU yang baru mendaftar.
Meskipun demikian, pekerja BPU tetap harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan yang lebih merata kepada seluruh pekerja, termasuk mereka yang bekerja secara mandiri.
Untuk pekerjaan dengan dua pemberi kerja yang keduanya membayar iuran, pekerja berhak atas dua manfaat JKM. Namun, biaya pemakaman hanya akan dibayarkan satu kali.
Masa iuran dan kepesertaan minimal 3 bulan diperlukan untuk mendapatkan manfaat penuh JKM. Bagi yang masa kepesertaannya kurang dari 3 bulan, masih berhak atas biaya pemakaman.
Kebijakan Beasiswa Pendidikan yang Lebih Fleksibel
Perubahan terakhir menyangkut syarat umum penerima beasiswa pendidikan. Syarat sebelumnya yang cukup ketat kini lebih fleksibel.
Sebelumnya, penerima beasiswa harus masih berusia sekolah (belum 23 tahun), belum menikah, dan belum bekerja. Kini, beasiswa tetap dapat diakses meskipun sudah bekerja, dengan beberapa pengecualian.
Syarat Penerima Beasiswa yang Sudah Bekerja
- Bekerja dan terdaftar sebagai Peserta Penerima Upah untuk jangka waktu maksimal 6 bulan berturut-turut.
- Bekerja dan terdaftar sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (misalnya, pengemudi ojek online).
- Berstatus magang.
Dengan perubahan ini, diharapkan lebih banyak pekerja dapat mengakses program beasiswa pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Secara keseluruhan, revisi Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Perubahan yang komprehensif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah.
