Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, gencar menawarkan peluang investasi di sektor perumahan. Ia mempromosikan proyek hunian di Karawaci, Tangerang, Banten, kepada investor domestik dan internasional dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.
Acara ICI 2025 yang berlangsung di JICC, Jakarta, Rabu (11/6/2025), dihadiri oleh investor dari berbagai negara, antara lain Asia-Pasifik, Eropa, dan Timur Tengah. Menteri Ara menyoroti potensi lahan di Karawaci sebagai lokasi yang sangat strategis untuk pengembangan proyek hunian.
Proyek Hunian di Karawaci: Lahan Strategis dan Bebas Sengketa
Menteri Ara menekankan keunggulan lahan di Karawaci. Lokasinya yang strategis dekat dengan universitas, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan menjadi daya tarik utama.
Lebih lanjut, Menteri Ara memastikan lahan seluas 37.779 meter persegi tersebut berstatus “clean and clear”. Artinya, lahan tersebut bebas dari sengketa dan tidak dihuni oleh siapapun.
Proyek hunian senilai USD 78,76 juta ini direncanakan akan membangun 14 tower vertikal dengan total 3.136 unit. Hunian tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan non-MBR.
Ara Dukung Pemanfaatan Aset Negara yang Menganggur
Menteri Ara menjelaskan bahwa usulan proyek ini telah mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden mendorong pemanfaatan aset negara yang menganggur untuk pembangunan perumahan.
Presiden Prabowo berharap agar lahan-lahan milik BUMN, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan bahkan lahan sitaan BLBI dapat dioptimalkan. Hal ini untuk meningkatkan penyediaan rumah bagi masyarakat.
Rencana Pemangkasan Luas Rumah Subsidi: Fokus Perkotaan
Terkait rencana pemangkasan luas rumah subsidi, Menteri Ara memberikan klarifikasi. Pemangkasan tersebut hanya akan berlaku di wilayah perkotaan.
Kebijakan ini dipertimbangkan karena keterbatasan lahan di perkotaan. Sedangkan di daerah pedesaan, harga tanah masih relatif terjangkau.
Draf Keputusan Menteri (Kepmen) PKP Nomor/KPTS/M/2025 mengatur luas bangunan rumah umum tapak minimal 25 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi. Sementara luas lantai ditetapkan antara 18 hingga 35 meter persegi.
Pemerintah akan terus memantau dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini untuk memastikan program perumahan tetap berjalan efektif dan terjangkau.
Kesimpulannya, proyek hunian di Karawaci merupakan sebuah langkah strategis dalam upaya pemerintah untuk mengatasi kebutuhan perumahan. Dengan dukungan dari Presiden dan pemanfaatan aset negara yang terbengkalai, proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Pemangkasan luas rumah subsidi yang terfokus pada perkotaan juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada.
