Indonesia tengah gencar membangun infrastruktur. Pemerintah berupaya menarik investasi untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek strategis. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui International Conference of Infrastructure (ICI) 2025.
Dalam konferensi yang berlangsung pada 11-12 Juni 2025 di JICC Senayan, Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada investor domestik dan internasional.
Sembilan Proyek Infrastruktur Menarik Investasi Rp 90,21 Triliun
Menteri PU Dody Hanggodo menawarkan sembilan proyek infrastruktur senilai total Rp 90,21 triliun. Proyek-proyek ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas di Indonesia.
Kesembilan proyek tersebut terdiri dari lima proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan empat proyek jalan tol, serta satu proyek pengelolaan sampah.
Detail Proyek PLTM dan Jalan Tol yang Ditawarkan
Lima proyek PLTM berkapasitas total lebih dari 20 MW tersebar di beberapa lokasi bendungan. Hal ini menunjukan komitmen pemerintah dalam pengembangan energi terbarukan.
Proyek-proyek PLTM tersebut meliputi: PLTM 5,4 MW di Bendungan Way Sekampung; PLTM 3,32 MW di Bendungan Tapin; PLTM 7,4 MW di Bendungan Leuwikeris; PLTM 3 MW di Bendungan Cipanas; dan PLTM 4,32 MW di Bendungan Karalloe. Total nilai investasi kelima proyek ini mencapai Rp 657,18 miliar.
Sementara itu, tiga proyek jalan tol yang ditawarkan memiliki nilai investasi yang jauh lebih besar, yaitu Rp 87,65 triliun. Proyek ini meliputi Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat; Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi; dan Jalan Tol Pejagan-Cilacap.
Terakhir, satu proyek pengelolaan sampah di Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur, ditaksir membutuhkan investasi sebesar Rp 1,9 triliun.
Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur dan Peran KPBU
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan infrastruktur yang masif hingga tahun 2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 memperkirakan kebutuhan dana mencapai Rp 1.905 triliun.
Namun, APBN dan APBD hanya mampu menyediakan sekitar Rp 1.152,19 triliun. Ini berarti masih terdapat kekurangan pendanaan signifikan sebesar Rp 753,11 triliun atau sekitar 39,53% dari total kebutuhan.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah akan mengandalkan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebanyak 55 proyek KPBU telah disiapkan untuk menarik investasi swasta.
Menteri PU optimistis bahwa ICI 2025 akan menjadi platform yang efektif untuk menarik investasi dalam proyek-proyek infrastruktur yang ditawarkan. Kerjasama dengan sektor swasta sangat krusial untuk mencapai target pembangunan infrastruktur nasional.
Dengan terselenggaranya ICI 2025, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta dalam memajukan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
