Pemerintah Indonesia memastikan peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Kesepakatan baru antara Indonesia dan Arab Saudi menetapkan upah minimum dan sejumlah perlindungan baru bagi para pekerja.
Upah minimum yang disepakati mencapai Rp 6,7 juta per bulan, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan sebelumnya. Selain itu, pekerja juga akan mendapatkan sejumlah benefit tambahan, termasuk bonus umroh.
Upah Minimum dan Bonus Umroh untuk PMI di Arab Saudi
Kesepakatan teknis antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial (MHRSD) Arab Saudi menetapkan upah minimum 1.500 riyal Saudi, setara dengan Rp 6,7 juta hingga Rp 7 juta per bulan.
Hal ini diumumkan Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI pada 28 April 2025. Kesepakatan ini merupakan hasil diskusi intensif di Jakarta pada 16-21 Februari 2025.
Selain upah minimum, pekerja migran Indonesia yang telah bekerja lebih dari dua tahun berhak mendapatkan bonus umroh gratis. Ini merupakan insentif tambahan untuk menghargai dedikasi dan kerja keras mereka.
Perlindungan yang Ditingkatkan bagi PMI
Kesepakatan ini tidak hanya fokus pada peningkatan upah, tetapi juga pada perlindungan yang lebih komprehensif bagi PMI. Kini, pekerja akan mendapatkan asuransi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jiwa.
Sebelumnya, perlindungan semacam ini tidak tersedia. Perubahan ini menandakan komitmen nyata pemerintah dalam memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan PMI.
Selain asuransi, kesepakatan ini juga mengatur jam kerja dan waktu istirahat. Jam kerja ditetapkan maksimal 8-10 jam per hari, dengan jeda istirahat yang memadai.
Sistem Musanet untuk Transparansi dan Perlindungan
Arab Saudi akan menggunakan sistem terintegrasi bernama Musanet, dikelola oleh Takamon, untuk mengawasi seluruh proses penempatan dan hubungan kerja.
Sistem ini memastikan transparansi dan perlindungan bagi kedua belah pihak, baik pekerja maupun pemberi kerja. Musanet akan memverifikasi keuangan dan rekam jejak pemberi kerja.
- Musanet melakukan verifikasi keuangan dan legalitas pemberi kerja.
- Sistem ini juga memantau kepatuhan pemberi kerja terhadap regulasi yang berlaku.
- Kontrak kerja dibuat secara elektronik dan terpantau melalui Musanet.
Dengan sistem ini, pemberi kerja yang memiliki rekam jejak buruk akan ditolak, dan hanya pemberi kerja yang memenuhi syarat yang dapat mempekerjakan PMI.
Potensi Peningkatan Remitansi dan Penempatan PMI
Dengan adanya peningkatan perlindungan dan upah minimum, Kementerian P2MI memproyeksikan peningkatan jumlah penempatan PMI sektor domestik.
Diperkirakan sebanyak 300.000 hingga 400.000 PMI dapat ditempatkan setiap tahunnya, menghasilkan potensi remitansi hingga Rp 23 triliun.
Selain sektor domestik, kuota penempatan PMI di sektor formal (skilled workers) juga diproyeksikan meningkat minimal 20%. Hal ini berpotensi menambah 100.000 PMI per tahun, dengan remitansi mencapai Rp 8,5 triliun.
Kesepakatan ini menandai langkah signifikan dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan PMI di Arab Saudi. Peningkatan upah minimum, perlindungan asuransi, dan sistem Musanet diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan aman bagi para pekerja migran Indonesia.
