Stok beras pemerintah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, yakni 3,5 hingga 4 juta ton pada 4 Mei 2025. Kondisi ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan lampu hijau untuk ekspor beras. Pertanyaan pun muncul: akankah ekspor beras benar-benar dilakukan?
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan dua kemungkinan pemanfaatan stok beras yang melimpah tersebut. Pemerintah bisa menyalurkannya sebagai bantuan sosial atau mengekspornya ke luar negeri.
Keputusan Ekspor Beras Tergantung Presiden
Amran menyatakan bahwa keputusan final terkait ekspor atau penyaluran beras sebagai bansos masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan akan sepenuhnya mematuhi keputusan presiden, baik itu ekspor maupun penyaluran bansos. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dalam pertemuan berikutnya, meskipun Amran belum merinci waktu pertemuan tersebut.
Alasan Presiden Prabowo Mengizinkan Ekspor Beras
Presiden Prabowo sebelumnya telah memberikan izin ekspor beras dengan alasan kemanusiaan.
Ia menekankan agar ekspor beras tidak mengejar keuntungan besar, cukup balik modal dan menutupi biaya produksi serta pengiriman. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat peluncuran Gerakan Indonesia Menanam di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada 23 April 2025.
Perum Bulog Siap Eksekusi Perintah Presiden
Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, menyatakan kesiapan Bulog jika mendapat tugas untuk mengekspor beras.
Ia menjelaskan bahwa cadangan beras Bulog saat ini sangat melimpah. Bulog siap menjalankan perintah ekspor jika diinstruksikan oleh pemerintah.
Kesimpulannya, nasib stok beras melimpah ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan untuk mengekspor atau menyalurkannya sebagai bantuan sosial akan sangat menentukan bagi stabilitas harga beras domestik dan kebutuhan masyarakat. Pernyataan kesiapan dari Bulog menunjukkan bahwa secara operasional, ekspor beras dapat dilaksanakan dengan cepat jika Presiden memberikan perintah.
