Mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo, dikabarkan akan menduduki posisi Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto. Kabar ini mencuat setelah beredarnya tangkapan layar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45/P Tahun 2025 yang menunjuk Hadi sebagai penasihat khusus bidang penerimaan negara.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, ketika dikonfirmasi, menyatakan belum menerima informasi resmi terkait hal tersebut. Ia meminta untuk menunggu pengumuman resmi dari pihak terkait.
Konfirmasi Menko Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto, saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Rabu (14/5/2025), menyatakan belum mendengar kabar penunjukan Hadi Poernomo sebagai penasihat khusus presiden.
Ia meminta agar semua pihak menunggu pengumuman resmi. Pernyataan ini disampaikan saat dikonfirmasi mengenai beredarnya Keppres tersebut.
Namun, dalam konfirmasi selanjutnya, Airlangga menambahkan bahwa Hadi Poernomo memang merupakan staf khusus atau staf ahli di kantor Menko Perekonomian.
Latar Belakang Hadi Poernomo
Hadi Poernomo memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Dirjen Pajak pada periode 2001-2006.
Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2009-2014.
Selama menjabat sebagai Dirjen Pajak, Hadi Poernomo melakukan sejumlah gebrakan penting, salah satunya adalah pembentukan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar (LTO) pada tahun 2002.
Analisis dan Implikasi Penunjukan
Penunjukan Hadi Poernomo sebagai penasihat khusus presiden tentu menarik perhatian publik. Pengalamannya yang luas di bidang perpajakan dan keuangan negara dinilai dapat memberikan kontribusi signifikan.
Keahliannya dalam manajemen penerimaan negara dapat menjadi aset berharga bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, penunjukan ini juga perlu dilihat dari berbagai sisi, termasuk potensi konflik kepentingan dan transparansi proses pengangkatannya.
Kejelasan informasi dan mekanisme pengangkatan yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Perlu juga diperhatikan bagaimana pengalaman Hadi Poernomo di masa lalu dapat diterapkan dalam kebijakan penerimaan negara ke depan. Apakah ada inovasi dan strategi baru yang akan ia usung?
Publik menantikan penjelasan lebih lanjut terkait Keppres tersebut dan harapannya adalah agar penunjukan ini dapat meningkatkan efektifitas penerimaan negara dan menunjang pembangunan ekonomi nasional.
Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan dan kinerja sangat krusial untuk memastikan bahwa penunjukan ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Secara keseluruhan, penunjukan Hadi Poernomo sebagai penasihat khusus presiden patut diapresiasi, namun tetap perlu dikawal dengan ketat agar sesuai dengan harapan dan kepentingan masyarakat luas.
