Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II melakukan Pekan Sita Serentak terhadap penunggak pajak pada 21-25 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara dan memberikan efek jera kepada masyarakat.
Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Dasto Ledyanto, menjelaskan bahwa penyitaan aset merupakan bagian dari proses penegakan hukum perpajakan. Baik hak negara maupun hak wajib pajak akan segera diselesaikan.
Aksi Penegakan Hukum Pajak di Jawa Barat
Sebanyak 28 aset disita selama Pekan Sita Serentak yang dilakukan di 11 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jawa Barat II. Aset yang disita terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak.
Barang bergerak yang disita meliputi kendaraan bermotor, logam mulia, dan saldo rekening. Sementara itu, penyitaan aset berupa tanah juga tengah diproses.
Rincian Aset yang Disita
Dari lima KPP saja, petugas menyita satu unit mobil Hiace, tiga unit sepeda motor, dan satu rekening bank. Total nilai aset yang disita ditaksir mencapai Rp 772 juta.
Penyitaan ini merupakan upaya penagihan utang pajak yang mencapai Rp 25 miliar. Proses penagihan dilakukan secara bertahap, mulai dari pendekatan persuasif hingga tindakan tegas.
Tahapan Penagihan Pajak
- Awalnya, penunggak pajak diberi Surat Teguran dan Surat Peringatan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak melunasi utang.
- Jika dalam 21 hari setelah Surat Teguran dikirim, utang pajak belum dilunasi, maka Surat Paksa akan diterbitkan. Surat Paksa memberikan tenggat waktu 2×24 jam untuk pelunasan.
- Jika setelah 2×24 jam utang pajak tetap belum dilunasi, maka Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan akan diterbitkan. Langkah ini sebagai tindak lanjut untuk mengamankan penerimaan negara.
Efek Jera dan Keadilan Pajak
Pekan Sita Serentak diharapkan memberikan efek jera kepada penunggak pajak lainnya. Hal ini penting untuk menciptakan kesadaran pajak di masyarakat.
Kegiatan ini juga menekankan pentingnya keadilan dalam sistem perpajakan. Baik hak negara maupun hak wajib pajak akan diproses dan diselesaikan secara tuntas.
Dengan tindakan tegas dan terukur, DJP Jawa Barat II berupaya menciptakan kepatuhan perpajakan yang lebih baik. Proses penagihan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci utama dalam mewujudkan keadilan dan kepatuhan perpajakan di Indonesia.
