Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis, menyuarakan kekecewaannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak pada alokasi dana Transfer Ke Daerah (TKD) untuk provinsinya. Ia mempertanyakan mengapa Papua Selatan, provinsi yang baru terbentuk tiga tahun lalu, harus mengalami pemotongan anggaran.
Provinsi Papua Selatan, hasil pemekaran dari Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2022, mengalami pengurangan dana yang signifikan. Hal ini dinilai merugikan pembangunan di provinsi termuda tersebut.
Pemotongan Dana Transfer Ke Daerah Papua Selatan
Dana transfer ke daerah yang diterima Papua Selatan awalnya mencapai Rp 1,28 triliun. Namun, setelah kebijakan efisiensi diterapkan, angkanya menyusut menjadi Rp 1,13 triliun. Ini berarti terjadi pemotongan sebesar Rp 150 miliar.
Pemotongan ini berdampak langsung pada pembangunan fisik di Papua Selatan. Dana Alokasi Khusus (DAK), yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur penting, menjadi kosong.
Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Pembangunan
Paskalis menjelaskan bahwa DAK sangat dibutuhkan untuk membangun kantor-kantor pemerintahan dan rumah dinas. Akibatnya, berbagai proyek pembangunan kini tertunda.
Ketiadaan DAK mempersulit pembangunan infrastruktur dasar yang krusial bagi perkembangan Papua Selatan. Kondisi ini tentu menghambat laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pertanyaan Mengenai Kebijakan Efisiensi
Wagub Papua Selatan mempertanyakan dasar kebijakan efisiensi yang dianggap mengabaikan UU Otonomi Khusus. Ia merasa kebijakan tersebut tidak adil bagi daerah otonomi baru seperti Papua Selatan.
Paskalis menyinggung Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Ia menilai kedua kebijakan tersebut seolah mengesampingkan hak-hak khusus yang seharusnya dimiliki provinsi otonomi baru.
Kekecewaan Wagub Papua Selatan terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat menjadi sorotan penting. Pemotongan dana yang signifikan berdampak besar terhadap pembangunan di Papua Selatan, sebuah provinsi yang masih membutuhkan dukungan besar untuk pertumbuhan dan pembangunannya. Perlu ada evaluasi dan pertimbangan khusus untuk daerah-daerah otonomi baru agar pembangunan berjalan optimal dan tidak terhambat oleh kebijakan efisiensi yang kurang memperhatikan kondisi spesifik daerah tersebut. Semoga pemerintah pusat dapat memberikan solusi dan perhatian lebih terhadap masalah ini.
