Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 (SEOJK 7/2025) mengenai penyelenggaraan produk asuransi kesehatan. Regulasi ini membawa perubahan signifikan, terutama terkait mekanisme pembagian risiko atau co-payment. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keterjangkauan premi dan keberlanjutan industri asuransi kesehatan di tengah inflasi medis yang tinggi.
Salah satu poin penting dalam SEOJK 7/2025 adalah penerapan co-payment minimal 10 persen dari total klaim rawat jalan maupun rawat inap. Namun, terdapat batasan maksimum co-payment sebesar Rp 300.000 untuk rawat jalan dan Rp 3 juta untuk rawat inap. Mekanisme ini memberikan kontribusi bagi peserta asuransi dalam menanggung biaya perawatan kesehatan.
Co-payment: Aturan Baru Asuransi Kesehatan Komersial
SEOJK 7/2025 secara tegas menyatakan bahwa mekanisme co-payment hanya berlaku untuk asuransi kesehatan komersial. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono. Ia menekankan bahwa program BPJS Kesehatan tidak terpengaruh oleh aturan ini.
Polis asuransi kesehatan komersial yang sudah berjalan sebelum penerapan SEOJK 7/2025 tetap berlaku sesuai dengan ketentuan polis yang ada. Namun, produk asuransi kesehatan komersial baru yang diterbitkan setelah tahun 2026 wajib mengikuti aturan co-payment dalam SEOJK 7/2025. Ini memastikan seluruh produk asuransi kesehatan komersial menerapkan standar yang sama.
Inflasi Medis: Landasan Penerbitan SEOJK 7/2025
Inflasi medis di Indonesia menjadi pertimbangan utama penerbitan SEOJK 7/2025. Tingkat inflasi medis di Indonesia hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata global. Kenaikan biaya layanan kesehatan dan obat-obatan menjadi faktor utama penyebabnya.
Berdasarkan data Global Medical Trend Rates Report (AON), inflasi medis Indonesia pada tahun 2024 mencapai 10,1 persen, meningkat dari 9,4 persen di tahun sebelumnya. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi medis global yang hanya mencapai 6,5 persen pada tahun yang sama. Kondisi ini memaksa industri asuransi untuk mencari solusi agar tetap berkelanjutan.
Co-payment: Praktik Terbaik untuk Keterjangkauan Premi
Penerapan co-payment merupakan praktik umum di beberapa negara untuk menjaga premi asuransi tetap terjangkau. Dengan adanya kontribusi dari peserta asuransi, diharapkan premi dapat ditekan tanpa mengorbankan kualitas layanan kesehatan.
Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa penerbitan SEOJK 7/2025 bertujuan untuk memperkuat ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia. Selain itu, aturan ini juga difokuskan untuk meningkatkan perlindungan konsumen, khususnya dalam hal transparansi biaya dan akses layanan kesehatan. Regulasi ini diharapkan dapat menciptakan pasar asuransi kesehatan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Penerapan co-payment diyakini mampu menciptakan keseimbangan antara keterjangkauan premi dan kualitas layanan. Meskipun terdapat kontribusi dari peserta, batasan maksimum yang telah ditetapkan OJK memastikan co-payment tidak memberatkan peserta asuransi. Dengan demikian, diharapkan aturan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik industri asuransi maupun masyarakat. Tujuan utamanya tetap pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.
