Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tengah melakukan pemantauan dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta. Langkah ini tidak hanya terfokus pada Bank DKI, melainkan seluruh BUMD di bawah naungan Pemprov DKI.
Evaluasi Kinerja BUMD DKI Jakarta
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan BUMD yang selama ini dianggap belum optimal.
Banyak BUMD yang seharusnya menghasilkan keuntungan, justru mengalami kerugian. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan yang tidak profesional.
Perbaikan Pengelolaan Keuangan BUMD
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan pentingnya perbaikan data pengelolaan keuangan BUMD. Transparansi dan profesionalisme menjadi kunci utama dalam pengelolaan aset daerah yang bernilai besar.
BUMD merupakan aset penting daerah yang harus dikelola secara profesional agar menghasilkan keuntungan, bukan kerugian. Pengawasan ketat akan terus dilakukan untuk mencegah kerugian berkelanjutan.
Pentingnya Profesionalisme dan Kompetensi Direksi
Pemprov DKI Jakarta juga menyoroti pentingnya penempatan direksi yang kompeten dan bebas dari intervensi politik praktis.
Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa penunjukan direksi harus berdasarkan kompetensi dan profesionalisme, bukan karena faktor politik.
Tindak Lanjut Kasus Bank DKI
Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung telah membebastugaskan Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, terkait masalah layanan yang dialami nasabah pada malam takbiran 30 Maret 2025.
Pramono menegaskan akan melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri karena diduga ada keterlibatan orang dalam. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas.
Evaluasi menyeluruh terhadap BUMD DKI Jakarta ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan profitabilitas perusahaan daerah, serta memastikan pengelolaan aset daerah dilakukan secara profesional dan transparan. Hal ini sejalan dengan upaya Pemprov DKI untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.
