Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menyoroti laporan rencana Rusia untuk menempatkan pesawat jarak jauh di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua, Biak Numfor, Papua.
Ia menilai langkah tersebut bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Pelanggaran Konstitusi dan Kedaulatan
TB Hasanuddin tegas menyatakan pendirian pangkalan militer asing di Indonesia melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Hal ini, menurutnya, bukan hanya masalah hukum, tetapi menyangkut kedaulatan nasional dan arah politik luar negeri Indonesia.
Kebebasan Aktif Terancam
Politik luar negeri bebas aktif Indonesia terancam dengan kehadiran kekuatan militer asing.
Kehadiran tersebut dinilai kontraproduktif terhadap perdamaian dunia dan kepentingan nasional Indonesia.
Potensi Ketegangan Regional
Pendirian pangkalan militer asing di Indonesia berpotensi memicu ketegangan antar negara ASEAN.
Hal ini dapat mengganggu stabilitas kawasan yang dibangun atas dasar kerja sama dan kepercayaan, bukan persaingan militer.
Respons Pemerintah Australia dan Laporan Janes
Pemerintah Australia sedang berupaya mengonfirmasi laporan dari situs web militer Amerika Serikat, Janes.
Janes melaporkan Rusia telah mengajukan permintaan resmi untuk menempatkan pesawat militernya di Pangkalan Udara Manuhua.
Australia Mencari Klarifikasi
Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menyatakan pemerintahnya sedang mencari informasi lebih lanjut dari Indonesia.
Ia menyebut Rusia sebagai kekuatan disruptif dan Presiden Putin ingin memainkan peran tersebut.
Indonesia Belum Berkomentar Resmi
Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, mengatakan Australia telah berkomunikasi dengan Indonesia.
Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Indonesia mengenai isu tersebut.
Ancaman dan Implikasi Geopolitik
Kehadiran pangkalan militer asing di Indonesia dapat menyeret negara ke dalam percaturan geopolitik yang kompleks.
Situasi ini berpotensi meningkatkan intensitas konflik antar kekuatan besar dan mengancam stabilitas regional.
Indonesia perlu berhati-hati dalam menghadapi situasi ini dan memprioritaskan stabilitas regional serta kepentingan nasional.
Kebebasan aktif dalam politik luar negeri Indonesia harus dijaga, demi terwujudnya perdamaian dan stabilitas regional.
