Tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memicu kontroversi. Jokowi sendiri membantah tegas tudingan tersebut.
Sebuah kelompok, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), mengunjungi Fakultas Kehutanan UGM pada 15 April 2025 untuk klarifikasi. Jokowi pernah menempuh pendidikan di fakultas tersebut.
Amien Rais memimpin rombongan TPUA. Tokoh-tokoh lain yang ikut serta antara lain Syukri Fadholi, Roy Suryo, dr. Tifauzia, dan Rismon Hasiholan.
Klarifikasi UGM dan Bukti Keaslian Ijazah
UGM menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dan tersimpan di tangan Jokowi sendiri.
Wakil Rektor UGM, Prof. Wening Udasmoro, menjelaskan UGM memiliki dokumen yang membuktikan kelulusan Jokowi pada 5 November 1985. Lembaga tersebut siap menunjukkan bukti jika ada perintah pengadilan.
Dekan Fakultas Kehutanan, Sigit Sunarta, menambahkan UGM hanya menyimpan salinan ijazah. Ijazah asli berada di tangan Jokowi.
Reaksi UGM terhadap Tudingan Ijazah Palsu
UGM menekankan bahwa mereka hanya bertanggung jawab atas keabsahan dokumen akademik yang dikeluarkan, bukan kepemilikan ijazah asli.
Proses verifikasi dan konfirmasi atas kelulusan Jokowi telah dilakukan dan hasilnya mendukung keaslian ijazah yang bersangkutan.
Aksi TPUA di Rumah Jokowi dan Tanggapan Presiden
TPUA kemudian mendatangi kediaman Jokowi. Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadhilah, menyebut kunjungan tersebut sebagai silaturahmi dan klarifikasi.
Mereka berharap Jokowi menunjukkan ijazah aslinya secara langsung. Namun, Jokowi menolak.
Jokowi menegaskan bahwa UGM telah memberikan klarifikasi. Ia menilai TPUA tidak berwenang meminta dirinya menunjukkan ijazah.
Sikap Jokowi Terhadap Tudingan dan Pertimbangan Hukum
Jokowi mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum atas tudingan tersebut karena dianggap sebagai fitnah dan pencemaran nama baik.
Meskipun demikian, Presiden Jokowi menegaskan kesiapannya untuk menunjukkan ijazah asli jika diminta oleh pengadilan.
Peragaan Ijazah dan Respon TPUA
Jokowi menunjukkan ijazah-ijazahnya, dari SD hingga UGM, kepada wartawan. Namun, wartawan dilarang memotret.
Jokowi menjelaskan bahwa stopmap ijazah SD dan SMP bukan asli, sedangkan ijazah UGM masih asli.
TPUA, setelah bertemu Jokowi, menyatakan bahwa Presiden tidak menunjukkan ijazah dan menyerahkan proses verifikasi ke ranah hukum.
Mereka mengaku tidak puas dengan penjelasan UGM dan berharap bisa melihat ijazah asli dari Jokowi, namun keinginan tersebut tidak terpenuhi. Pihak TPUA sebelumnya telah menempuh jalur hukum namun tidak membuahkan hasil.
Insiden ini menyoroti pentingnya transparansi dan mekanisme verifikasi yang jelas terkait dokumen resmi, terutama bagi tokoh publik. Perdebatan ini juga menunjukkan kompleksitas dan sensitivitas isu keaslian dokumen dan hak privasi individu, terutama ketika menyangkut pejabat publik. Ke depannya, diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat mekanisme verifikasi yang transparan dan akuntabel.
