Hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Mangapul, menghadapi tuntutan 9 tahun penjara. Jaksa meyakini ia terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti.
Tuntutan tersebut dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (22/4/2025). Selain hukuman penjara, Mangapul juga dituntut membayar denda Rp 750 juta atau hukuman pengganti 6 bulan penjara jika denda tak dibayar.
Tuduhan Suap dan Gratifikasi
Jaksa mendakwa Mangapul melanggar Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Dakwaan tersebut didasarkan pada dugaan penerimaan suap sebesar Rp 1 miliar dan SGD 308 ribu (sekitar Rp 3,6 miliar) bersama dua hakim lain, Erintuah Damanik dan Heru Hanindyo. Ketiganya diduga menerima suap untuk membebaskan Ronald Tannur.
Kronologi Kasus Kematian Dini Sera Afrianti
Kasus bermula dari kematian Dini Sera Afrianti, kekasih Ronald Tannur. Ibu Ronald, Meirizka Widjaja, kemudian berupaya membebaskan anaknya dari jeratan hukum.
Meirizka meminta bantuan pengacara Lisa Rahmat. Lisa kemudian menghubungi mantan pejabat MA, Zarof Ricar, untuk mencari hakim yang dapat memberikan vonis bebas kepada Ronald Tannur.
Setelah suap diberikan, Ronald Tannur divonis bebas. Namun, vonis tersebut kemudian dibatalkan setelah terungkapnya kasus suap tersebut.
Jaksa telah mengajukan kasasi atas vonis bebas Ronald Tannur. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi tersebut dan Ronald Tannur kini divonis 5 tahun penjara.
Tuntutan Terhadap Hakim Lain
Selain Mangapul, dua hakim lain yang terlibat juga dituntut. Heru Hanindyo dituntut 12 tahun penjara.
Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dan kejujuran dalam sistem peradilan. Proses hukum yang adil dan bebas dari intervensi merupakan pilar penting dalam penegakan hukum.
Putusan atas tuntutan terhadap Mangapul masih menunggu putusan pengadilan. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan Indonesia. Proses hukum yang berkelanjutan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Dengan terungkapnya kasus ini, diharapkan sistem peradilan Indonesia semakin bersih dan bebas dari korupsi. Ketegasan hukum dalam menindak para pelaku korupsi sangat penting untuk menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap penegakan hukum.
