Gubernur Jakarta, Pramono Anung, akan bersepeda bersama komunitas sepeda dalam acara SilaturahRide 2025 pada 19 April 2025. Acara ini, yang bertujuan untuk silaturahmi Idul Fitri, menimbulkan kontroversi dan kritik dari beberapa komunitas bersepeda.
Rute SilaturahRide 2025 dan Penutupan Jalan
Rencana rute bersepeda meliputi beberapa jalan utama di Jakarta, termasuk Medan Merdeka Selatan hingga Sudirman-Thamrin.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan rute dimulai dari Balai Kota, melewati Thamrin-Sudirman, Bundaran Senayan, Karet, Jalan Prof. Dr. Hamka, Underpass Saharjo, dan kembali ke Balai Kota.
Beberapa ruas jalan akan ditutup sementara untuk kelancaran acara.
Kritik dari Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia
Komunitas Bike To Work (B2W) Indonesia menolak keras rencana rute yang melewati JLNT Casablanca.
JLNT Casablanca, yang juga dikenal sebagai Jalan Prof. Hamka, dilarang untuk dilintasi sepeda berdasarkan aturan yang berlaku. B2W mengingatkan pernah memperjuangkan pengembalian fungsi jalan tersebut sesuai aturan.
B2W merasa hanya diajak mendengarkan paparan rencana rute yang sudah final, tanpa ruang untuk masukan.
Mereka menilai penggunaan JLNT Casablanca sebagai rute merupakan pelanggaran hukum yang dilegalkan, bertentangan dengan pernyataan Pramono Anung saat kampanye yang menekankan ketaatan hukum.
B2W menyerukan agar Pemprov DKI Jakarta konsisten terhadap kebijakan transportasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta menjadikan Jakarta kota ramah sepeda.
Penjelasan Dishub DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta
Dishub DKI Jakarta, melalui Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa JLNT Casablanca memang dirancang untuk kendaraan roda empat, tanpa bahu jalan, sehingga membahayakan pesepeda.
Namun, penutupan jalan untuk umum selama acara akan menjamin keamanan pesepeda.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menegaskan bahwa pemilihan rute SilaturahRide 2025 merupakan usulan dari komunitas sepeda, bukan inisiatif Gubernur.
Pemprov DKI Jakarta hanya memfasilitasi acara sebagai tuan rumah, dengan Balai Kota sebagai titik start dan finis. Dishub DKI Jakarta berperan dalam menentukan rute.
Peristiwa ini menyoroti pentingnya dialog antara pemerintah dan komunitas sepeda dalam perencanaan acara dan kebijakan transportasi di Jakarta. Ke depan, diharapkan ada keterbukaan dan partisipasi yang lebih besar dari komunitas untuk memastikan rencana kegiatan bersepeda tidak hanya aman tetapi juga sesuai dengan peraturan dan kepentingan umum. Semoga situasi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Jakarta sebagai kota ramah sepeda yang sesungguhnya.
