Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendesak Mahkamah Agung (MA) dan seluruh hakim untuk menjaga wibawa dan martabat lembaga peradilan. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Persepsi Negatif Publik terhadap Peradilan
Meningkatnya kasus oknum hakim yang berperilaku tidak terpuji telah menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Bamsoet meminta MA dan komunitas hakim untuk bersikap realistis dan segera mengatasi masalah ini.
Publik berharap MA dan para hakim memastikan keadilan tetap tegak. Lembaga peradilan harus menjadi benteng terakhir penegakan hukum yang kokoh dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Kasus Dugaan Suap yang Merusak Citra Peradilan
Bamsoet menyoroti beberapa kasus yang semakin merusak citra peradilan. Salah satunya adalah dugaan suap kepada oknum hakim dalam kasus ekspor CPO di PN Jakarta Pusat.
Kejaksaan Agung telah menetapkan empat oknum hakim sebagai tersangka. Kasus serupa juga terjadi di PN Surabaya terkait pembebasan tersangka pembunuhan Ronald Tannur, yang melibatkan oknum pegawai MA sebagai makelar kasus.
Dampak Kasus Suap Terhadap Kepercayaan Publik
Rentetan kasus suap tersebut menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan semakin tergerus akibat ulah oknum.
Prihatin saja tidak cukup. Perlu tindakan nyata untuk memperbaiki citra peradilan dan mengembalikan kepercayaan publik yang telah hilang.
Membangun Kembali Kepercayaan Publik Melalui Integritas dan Kompetensi
Bamsoet menekankan pentingnya integritas dan kompetensi hakim dalam menjaga marwah peradilan. Hakim yang berintegritas akan menumbuhkan kepercayaan para pencari keadilan.
Upaya menjaga martabat peradilan harus berfokus pada integritas dan kompetensi hakim. Hanya dengan demikian, kepercayaan publik dapat dibangun kembali.
Secara keseluruhan, pernyataan Bamsoet ini mencerminkan keprihatinan yang luas akan krisis kepercayaan pada lembaga peradilan. Perbaikan menyeluruh, dimulai dari peningkatan integritas dan penegakan hukum internal, diperlukan untuk mengembalikan wibawa dan martabat Mahkamah Agung serta seluruh aparat peradilan di Indonesia.
