Pembukaan blokir anggaran pemerintah sebesar Rp86,6 triliun memberikan angin segar bagi sektor perhotelan dan restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyambut positif kebijakan ini.
Langkah tersebut diharapkan mampu menghidupkan kembali sektor pariwisata yang sempat lesu akibat minimnya aktivitas kementerian dan lembaga sejak awal tahun 2025. Ribuan karyawan yang sebelumnya dirumahkan tanpa gaji pun berpeluang kembali bekerja.
Ribuan Karyawan Hotel dan Restoran DIY Siap Dipanggil Kembali
Sekitar 5.800 karyawan hotel dan restoran di DIY sebelumnya mengalami unpaid leave. Kondisi ini diakibatkan oleh blokir anggaran yang berdampak signifikan pada kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition).
Ketua PHRI DIY, Dedi Pranowo Eryono, menyatakan harapan besar atas pembukaan blokir anggaran ini. Ia berharap kementerian dan lembaga akan kembali menggunakan fasilitas hotel dan restoran di DIY, sehingga roda perekonomian dapat kembali berputar.
Dengan kembali aktifnya kegiatan MICE, PHRI DIY optimis dapat memanggil kembali karyawan yang dirumahkan. Pemulihan ekonomi lokal pun diharapkan akan segera terwujud.
Dampak Efisiensi Anggaran Menjangkau Seluruh Segmen Hotel
Blokir anggaran sebelumnya berdampak luas, tak hanya pada hotel berbintang tiga ke atas. Hotel berbintang satu dan non-bintang pun merasakan dampaknya.
Penurunan daya beli masyarakat turut memperparah situasi. Perputaran uang yang melambat berdampak pada seluruh lapisan usaha perhotelan di DIY.
Dedi Pranowo Eryono menjelaskan bahwa dampak efisiensi anggaran awalnya hanya diperkirakan mengenai hotel bintang tiga ke atas. Namun, kenyataannya semua segmen terdampak.
Pemanggilan Karyawan Dilakukan Bertahap dan Tergantung Realisasi Kegiatan
Meski anggaran telah dibuka, pemanggilan kembali karyawan tidak bisa dilakukan secara langsung. Proses pemulihan membutuhkan waktu dan bergantung pada realisasi kegiatan kementerian dan lembaga.
PHRI DIY mendorong percepatan belanja anggaran pemerintah di sektor jasa. Kegiatan MICE diharapkan kembali digelar di hotel-hotel Yogyakarta.
Pemulihan membutuhkan waktu karena realisasi pemesanan hotel dan restoran membutuhkan proses. PHRI DIY pun menunggu realisasi tersebut.
Kontribusi sektor swasta terhadap kegiatan MICE masih rendah. Hal ini karena pengeluaran dari sektor swasta juga masih dikontrol.
Meskipun demikian, optimisme tetap ada. Tingkat reservasi hotel pada awal Mei 2025 telah mencapai 45-50 persen. Dengan adanya beberapa libur panjang, PHRI menargetkan okupansi hingga 80 persen.
Dengan meningkatnya tingkat okupansi, diharapkan dapat menopang pemulihan ekonomi sektor perhotelan di Yogyakarta. PHRI DIY menargetkan okupansi mencapai 80 persen di bulan Mei 2025.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan pembukaan blokir anggaran telah dilakukan setelah proses efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 selesai. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dengan kembali mengalirnya anggaran, industri perhotelan dan restoran di DIY berharap dapat bangkit. Hal ini diharapkan dapat menggerakkan kembali roda ekonomi lokal yang sempat terhenti.
Secara keseluruhan, pembukaan blokir anggaran menjadi momentum penting bagi pemulihan sektor perhotelan dan restoran di DIY. Namun, diperlukan kerja sama dan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan efektif dan berkelanjutan.
