Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari di Malang, Jawa Timur, yang diresmikan pada 2019, menuai kontroversi. Proyek yang digadang-gadang sebagai pusat ekonomi kreatif dan teknologi berbasis wisata sejarah ini justru diprotes warga sekitar. Tiga tahun berjalan, pembangunan dinilai stagnan dan belum memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
Protes warga ditunjukkan melalui sejumlah spanduk yang terpasang di jalan menuju KEK. Spanduk tersebut mengekspresikan kekecewaan warga karena KEK Singhasari dianggap gagal memberikan manfaat yang dijanjikan.
KEK Singhasari: Harapan dan Realita
KEK Singhasari dirancang sebagai KEK pertama di Indonesia yang fokus pada pengembangan teknologi dalam sektor pariwisata berbasis sejarah. Kawasan ini diharapkan mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun, realitanya berbeda. Keberadaan KEK Singhasari, hingga saat ini, belum dirasakan manfaatnya oleh warga Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Malang. Hal ini memicu protes dan penolakan dari masyarakat.
Potensi dan Lokasi Strategis KEK Singhasari
KEK Singhasari memiliki lokasi strategis di kaki Gunung Arjuna, terhubung dengan ruas tol Pandaan-Malang dan dekat dengan Jalan Nasional Gempol-Malang.
Aksesibilitasnya juga tinggi, mudah dijangkau dari Stasiun Kota Malang, Bandara Abdul Rachman Saleh, Bandara Juanda Surabaya, dan Pelabuhan Tanjung Perak.
Berdiri di atas situs bersejarah Kerajaan Singhasari, KEK ini menggabungkan wisata sejarah dengan pengembangan teknologi digital. Kawasan seluas 120,3 hektare ini ditargetkan sebagai ekosistem digital pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan sektor pariwisata, mencakup bidang digital, multimedia, animasi, dan game development.
Protes Warga dan Kritik Kebijakan
Belasan spanduk protes warga bermunculan, mengungkapkan kekecewaan atas stagnasi pembangunan dan minimnya dampak positif bagi masyarakat sekitar.
Salah satu spanduk bertuliskan, “Wis 3 tahun mlaku ganok manfaate gae warga Singosari. Pak Presiden Prabowo, tulung bubarno ae wis KEK iki!” yang berarti, “Sudah 3 tahun berjalan tanpa manfaat bagi warga Singosari. Pak Presiden Prabowo, tolong bubarkan saja KEK ini!”
Ki Ardhi Purbo Antono, tokoh budaya dan warga Singosari, menyatakan protes ini merupakan luapan kekecewaan yang telah lama ditahan. Ia mengkritik kebijakan KEK yang dinilai tidak melibatkan warga dan mengabaikan kearifan lokal.
Ki Ardhi menambahkan bahwa KEK Singhasari, yang berada di tanah sakral, belum mampu mengembalikan spirit kejayaan masa lalu dan tidak menghargai nilai adat, tradisi, dan budaya setempat. Ia menekankan pentingnya program kerakyatan yang berorientasi pada kemakmuran rakyat, bukan sekadar proyek yang menguntungkan segelintir pihak.
Kekecewaan warga terhadap KEK Singhasari menjadi sorotan penting. Pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan proyek ini dan memastikan agar pembangunan KEK benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, sebagaimana tujuan awal pendiriannya. Partisipasi aktif warga dan penghormatan terhadap kearifan lokal sangat krusial untuk keberhasilan proyek-proyek pembangunan serupa di masa mendatang.
