Lonjakan harga kelapa bulat di Indonesia telah menimbulkan dampak signifikan, tak hanya pada rumah tangga, tetapi juga pada industri pengolahan dan pariwisata. Harga yang mencapai Rp 25.000 per buah bahkan lebih tinggi di beberapa daerah, menimbulkan kesulitan bagi berbagai sektor usaha.
Kondisi ini ironis mengingat Indonesia adalah penghasil kelapa terbesar dunia, dengan produksi mencapai 17,97 juta ton pada tahun 2023. Namun, penurunan luas lahan perkebunan dan kurang optimalnya pengelolaan kebun kelapa menjadi faktor penyebabnya.
Dampak Harga Kelapa yang Melambung Tinggi
Kenaikan harga kelapa secara langsung mempengaruhi industri pengolahan kelapa. Banyak industri, khususnya UMKM, kesulitan memenuhi kebutuhan bahan baku.
Industri pariwisata pun turut merasakan dampaknya. Air kelapa muda, salah satu ikon minuman tropis Indonesia, menjadi lebih mahal dan langka di destinasi wisata.
Bahkan, makanan ikonik Indonesia seperti rendang, yang berbahan dasar kelapa, terdampak kenaikan harga. Para pelaku usaha rendang kesulitan menjaga kualitas dan kuantitas produksi.
Pemerintah berupaya Mencari Solusi
Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah berupaya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan yang tercapai antara eksportir dan pelaku usaha industri.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyatakan bahwa ekspor kelapa, terutama ke China, menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga di pasar domestik. Eksportir lebih mengutamakan pasar ekspor karena harga yang lebih tinggi.
Program hilirisasi kelapa yang dicanangkan pemerintah pada 2024 juga terhambat akibat lemahnya koordinasi antara sektor hulu dan hilir. Permintaan pasar dalam negeri terpinggirkan oleh daya tarik pasar ekspor.
Upaya Menyelamatkan Sektor Pariwisata dan UMKM
Kenaikan harga kelapa berdampak serius pada UMKM, terutama yang memproduksi makanan dan minuman berbahan dasar kelapa. Mereka kesulitan menjaga profitabilitas usaha.
Tito Yonaniko, pemilik usaha Rendang Yonaniko, mengungkapkan kesulitannya dalam memenuhi permintaan selama Ramadhan lalu. Harga kelapa bahkan mencapai Rp 35.000 per buah.
Selain mahal, ketersediaan kelapa tua yang dibutuhkan untuk rendang juga menjadi masalah. Penggunaan santan kemasan sebagai alternatif akan menurunkan kualitas rendang.
Ketua PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantoro, menyatakan belum ada keluhan resmi dari hotel dan restoran. Namun, ia menyadari bahwa kelangkaan dan kenaikan harga kelapa akan berdampak pada harga jual dan ketersediaan bahan baku di masa mendatang.
Baik pelaku usaha UMKM maupun asosiasi perhotelan berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kelapa dan memberikan perlindungan harga bahan baku bagi UMKM agar lebih tahan terhadap fluktuasi pasar.
Pemerintah perlu melakukan intervensi yang lebih efektif, tidak hanya fokus pada promosi pariwisata, tetapi juga pada pembinaan dan perlindungan bagi para petani dan pelaku usaha di sektor hilir. Koordinasi yang lebih kuat antar kementerian, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga sangat diperlukan.
Dengan demikian, keberlangsungan sektor pariwisata dan UMKM yang bergantung pada kelapa dapat terjaga, menjaga keotentikan cita rasa Indonesia dan kelestarian industri kelapa secara keseluruhan.
Perlu ada upaya untuk meremajakan perkebunan kelapa, meningkatkan produktivitas petani, dan menciptakan mekanisme yang adil antara kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Hanya dengan pendekatan holistik ini, permasalahan harga kelapa yang meroket dapat diatasi secara berkelanjutan.
