Pariwisata Bali tetap ramai, namun di balik angka kunjungan wisatawan yang tinggi, terdapat permasalahan yang cukup mengkhawatirkan. Tingkat hunian hotel di Pulau Dewata justru mengalami penurunan signifikan, menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran bagi pelaku usaha perhotelan.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mencatat penurunan okupansi hotel hingga 10-20 persen sejak awal tahun 2025. Fenomena ini terjadi meskipun jumlah wisatawan, terutama wisatawan asing, mengalami peningkatan.
Misteri Penurunan Okupansi Hotel di Bali
PHRI Bali mencurigai adanya faktor utama di balik penurunan tingkat hunian hotel ini. Banyak wisatawan memilih untuk menginap di akomodasi ilegal, bukan hotel atau vila berizin.
Secara normal, tingkat hunian hotel di Bali berkisar 60-70 persen dari total sekitar 150.000 kamar yang tersedia. Penurunan ini tentu berdampak besar pada pendapatan para pelaku usaha perhotelan.
Sekretaris Jenderal PHRI Bali, Perry Marcus, menjelaskan bahwa data kedatangan wisatawan tidak sebanding dengan tingkat hunian hotel. Investigasi mendalam menunjukkan banyaknya wisatawan yang memilih akomodasi ilegal.
Akomodasi Ilegal: Ancaman Bagi Industri Pariwisata Bali
Akomodasi ilegal di Bali berupa rumah warga yang dialihfungsikan menjadi penginapan. Jenisnya beragam, mulai dari yang mirip hotel hingga vila.
Keberadaan akomodasi ilegal ini tidak hanya menyimpangkan data pariwisata resmi, tetapi juga merugikan usaha perhotelan resmi. Akomodasi ilegal terbebas dari pajak dan beroperasi secara sembunyi-sembunyi.
Akibatnya, hotel-hotel resmi terpaksa menurunkan harga untuk bersaing dan tetap bertahan. Kondisi ini semakin mempersulit pelaku usaha yang sudah menjalankan bisnis secara legal dan bertanggung jawab.
Modus operandi penyedia akomodasi ilegal pun beragam. Ada yang disewakan langsung oleh warga lokal kepada turis asing, kemudian disewakan kembali dengan harga lebih tinggi.
Ada pula kasus akomodasi yang dimiliki WNA namun menggunakan nama WNI untuk mengelabui perizinan. Praktik ini jelas melanggar aturan dan merugikan negara dari sisi penerimaan pajak.
Upaya Penanganan dan Solusi Ke Depan
Perbedaan utama antara akomodasi legal dan ilegal terletak pada tingkat privasi yang ditawarkan. Akomodasi ilegal biasanya menawarkan privasi lebih tinggi dengan harga dan fasilitas yang relatif sama dengan akomodasi legal.
Data DPMPTSP Bali menunjukkan lonjakan pembangunan hotel pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, tren bergeser ke sektor perumahan, yang diduga banyak dialihfungsikan menjadi akomodasi ilegal.
Pemerintah, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berkomitmen untuk menelusuri permasalahan ini secara menyeluruh. Deputi Bidang Industri dan Investasi, Rizki Handayani Mustafa, menyatakan akan melakukan kajian mendalam.
Pihaknya menyadari peran platform pemesanan digital dalam melancarkan praktik akomodasi ilegal. Kerja sama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.
Penguatan basis data menjadi langkah awal yang penting. Hal ini bertujuan untuk memetakan dengan akurat jumlah dan lokasi akomodasi ilegal yang beroperasi di Bali.
Dengan demikian, upaya penegakan hukum dan pengawasan dapat dilakukan secara efektif. Diharapkan, upaya ini dapat mengembalikan keseimbangan dalam industri pariwisata Bali dan melindungi usaha perhotelan yang legal.
Langkah-langkah yang terukur dan komprehensif sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan ini. Harapannya, industri pariwisata Bali dapat terus berkembang dengan sehat dan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.
Ilustrasi pasangan di Ulun Danu, Danau Beratan, Bali, menjadi simbol keindahan Bali yang perlu dijaga kelestariannya, termasuk melalui pengawasan ketat terhadap akomodasi ilegal.
