Wacana legalisasi kasino di Indonesia kembali mencuat. Hal ini didorong oleh keberhasilan negara lain seperti Thailand dan Uni Emirat Arab yang mulai mengizinkan operasional kasino untuk meningkatkan pendapatan negara dan menarik wisatawan.
Namun, pengalaman negara lain menunjukkan bahwa legalisasi kasino bukanlah solusi instan dan tanpa risiko. Penting untuk belajar dari kesalahan dan keberhasilan negara lain sebelum mengambil keputusan.
Potensi Pendapatan vs. Risiko Ekonomi yang Tinggi
Thailand, misalnya, meniru kesuksesan Singapura dengan Marina Bay Sands yang mampu menarik jutaan wisatawan. Namun, keberhasilan ini tidak serta merta menjamin kesuksesan serupa di negara lain.
Contoh kasus Makau, yang pernah menjadi pusat perjudian terbesar di Asia, menunjukkan betapa rentannya perekonomian yang terlalu bergantung pada sektor ini. Pandemi Covid-19 dan pembatasan perjalanan dari Tiongkok membuat ekonomi Makau ambruk.
Kepulauan Mariana Utara (CNMI) juga mengalami hal serupa. Boom ekonomi akibat satu kasino besar berujung pada kebangkrutan karena korupsi dan ketergantungan ekonomi tunggal. Kedua contoh ini menjadi peringatan penting bagi Indonesia.
Keberlanjutan Pariwisata Berbasis Budaya
Taufan Rahmadi, Dewan Pakar GSN Bidang Pariwisata, menekankan pentingnya menjaga jati diri budaya Indonesia. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa.
Indonesia memiliki empat dari enam elemen terbesar daya tarik wisata global: budaya, spiritualitas, alam, dan hospitality. Pariwisata berkualitas, menurutnya, haruslah berkelanjutan dan autentik, bukan sekadar hiburan semu.
Kebijakan fiskal yang diambil harus sejalan dengan nilai-nilai bangsa, bukan hanya mengejar pendapatan instan. Diversifikasi sektor pariwisata menjadi kunci keberhasilan jangka panjang.
Kajian Mendalam Sebelum Pengambilan Keputusan
Hikmahanto Juwana, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), menyarankan pemerintah untuk mempelajari kebijakan negara-negara mayoritas Muslim lain seperti UEA dan Malaysia.
Ia menekankan perlunya asesmen menyeluruh terhadap tiga hal penting: perputaran uang judi online, kemampuan masyarakat Indonesia untuk menghindari judi, dan penegakan hukum.
Data PPATK menunjukkan besarnya perputaran uang judi online di Kamboja dan Myanmar. Asesmen ini akan membantu pemerintah menentukan langkah terbaik, termasuk kemungkinan legalisasi kasino di kawasan ekonomi khusus dengan pengawasan ketat.
Tiga Poin Penting Asesmen Legalisasi Kasino
Pertama, perputaran uang judi online yang sangat besar di Kamboja dan Myanmar menunjukkan tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Kedua, perlu dikaji apakah masyarakat Indonesia, mayoritas Muslim, mampu menghindari godaan judi. Ketiga, efektivitas penegakan hukum dalam memberantas judi online internasional perlu dievaluasi.
Kesimpulan: Menyeimbangkan Pendapatan dan Nilai Budaya
Hikmahanto mengingatkan bahwa meskipun Indonesia mayoritas Muslim, aktivitas judi masih tinggi. Ia mencontohkan legalisasi judi di masa lalu, namun dengan pengawasan dan penggunaan dana yang lebih terarah.
Jika Indonesia memutuskan untuk melegalkan kasino di kawasan ekonomi khusus, pemerintah harus berkomitmen untuk memberantas judi online dan memastikan dana yang dihasilkan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya.
Legalisasi kasino, jika dilakukan, harus menjadi bagian dari strategi pariwisata yang berkelanjutan dan terintegrasi, bukan solusi instan yang berisiko menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang lebih besar. Pentingnya menjaga keseimbangan antara potensi pendapatan dan nilai-nilai budaya bangsa harus menjadi pertimbangan utama.
