Polemik mewarnai kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang tetap melarang rapat pemerintah daerah di hotel. Larangan ini tetap diberlakukan meskipun Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, telah mengizinkan kegiatan tersebut.
Keputusan ini mendapat dukungan dari DPRD Jawa Barat, namun menimbulkan reaksi pasrah dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat.
Efisiensi Anggaran Jadi Alasan Utama
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menyatakan dukungannya terhadap keputusan Gubernur Dedi. Ia menekankan konsistensi pemerintah provinsi dalam upaya efisiensi anggaran.
Pemangkasan anggaran untuk rapat di hotel dan perjalanan dinas telah dilakukan Pemprov Jabar, mencapai total Rp5,1 triliun. Kebijakan Mendagri dinilai bersifat permisif, bukan wajib, sehingga Pemprov Jabar berhak menolaknya.
Ono menegaskan, tidak ada lagi anggaran yang dialokasikan untuk rapat dinas di hotel. Hal ini berlaku meskipun Kemendagri telah memberikan izin.
Selain pemborosan, rapat di hotel dinilai kurang efektif. Rapat di lapangan, di lokasi permasalahan, dianggap lebih tepat dan menyentuh permasalahan riil masyarakat.
Ono bahkan menyarankan agar rapat dilakukan di lokasi-lokasi yang membutuhkan solusi langsung. Sawah, permukiman kumuh, gorong-gorong, atau sungai menjadi contoh lokasi yang ideal untuk rapat.
PHRI Jawa Barat Hanya Bisa Pasrah
Ketua BPD PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad, mengaku hanya bisa berharap pemerintah daerah mengikuti arahan Mendagri. Ia menyambut baik izin dari Mendagri untuk menggelar kegiatan di hotel dan restoran.
Dodi berharap Gubernur, Bupati, dan Walikota Jawa Barat mengikuti arahan Mendagri. Ia menyadari adanya perbedaan pendapat antara Gubernur Dedi dan Mendagri terkait kebijakan ini.
Dodi mengaku tak berdaya menghadapi kebijakan Gubernur Dedi. Ia menegaskan PHRI tidak dapat memaksakan kehendak mereka jika pemerintah daerah tidak mengikuti saran Mendagri.
Anggaran untuk MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) telah direalokasi. PHRI berharap anggaran tersebut dapat dikembalikan di APBD perubahan 2025 atau APBD 2026.
Namun, Dodi menyadari PHRI tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pemerintah daerah. Keputusan akhir tetap berada di tangan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Gubernur Dedi Tetap Bersikukuh
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan kembali pendiriannya. Ia tetap meminta seluruh pejabat di Jawa Barat, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, untuk melakukan rapat di kantor masing-masing.
Meskipun Mendagri mengizinkan rapat di hotel, Gubernur Dedi tetap berpegang pada kebijakan efisiensi anggaran. Ia meminta seluruh bupati dan walikota untuk mengikuti kebijakan ini.
Keputusan Gubernur Dedi untuk tetap melarang rapat di hotel menjadi polemik yang melibatkan berbagai pihak. Di satu sisi, ada yang mendukung langkah efisiensi, di sisi lain ada yang merasa dirugikan.
Perbedaan pendapat ini menunjukkan kompleksitas masalah pengelolaan anggaran dan prioritas pembangunan di Jawa Barat. Persoalan ini membutuhkan dialog dan penyelesaian yang bijak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.
Ke depan, perlu adanya kajian lebih mendalam terkait efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan rapat pemerintah daerah. Menemukan titik temu antara efisiensi anggaran dan kelancaran kegiatan pemerintahan menjadi kunci penting dalam menyelesaikan polemik ini.
