Pemerintah Indonesia serius memberantas premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan. Langkah tegas ini diambil untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan rasa aman masyarakat.
Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam), dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Premanisme. TNI dan Polri menjadi tulang punggung satgas ini, berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Satgas Premanisme: TNI-Polri di Garda Depan
Satgas Premanisme akan menggelar operasi di seluruh Indonesia, dengan fokus pada titik-titik rawan premanisme seperti kawasan industri dan pasar tradisional. Sasarannya adalah aksi-aksi premanisme dan ormas yang mengganggu ketertiban umum dan menghambat investasi.
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal (Purn) Budi Gunawan, menekankan sinergi TNI-Polri dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya dalam operasi ini. Kerja sama yang solid menjadi kunci keberhasilan pemberantasan premanisme.
Langkah ini merupakan komitmen nyata pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga negara. Ketegasan pemerintah dalam menindak premanisme dan ormas yang mengganggu ketertiban umum diharapkan mampu menarik minat investor.
Stabilitas Keamanan: Fondasi Pembangunan Ekonomi
Menurut Menko Polkam, stabilitas keamanan dan kepastian hukum merupakan fondasi utama bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi. Kepercayaan investor akan terus tergerus jika kedua hal tersebut tidak terjamin.
Pemerintah menyadari pentingnya penanganan premanisme dan ormas yang meresahkan secara terukur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan yang mengancam ketertiban umum dan rasa aman masyarakat akan ditindak tegas.
Sebagai langkah awal, Kemenko Polkam telah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian pada 6 Mei 2025. Rapat ini melibatkan berbagai kementerian dan instansi penting, termasuk TNI, Polri, BIN, dan Kejaksaan Agung.
Imbauan kepada Masyarakat: Laporkan Tindakan Premanisme
Masyarakat didorong untuk aktif berperan serta dalam pemberantasan premanisme. Budi Gunawan menghimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan.
Laporan tersebut dapat mencakup tindakan pemerasan, pungutan liar, atau intimidasi yang dilakukan oleh oknum atau kelompok tertentu. Informasi ini sangat penting untuk membantu Satgas Premanisme dalam menjalankan tugasnya.
Pemerintah menegaskan tidak akan mentolerir ormas yang bertindak di luar hukum, menggunakan kekerasan, atau mengganggu tatanan sosial. Negara berkomitmen melindungi warga negara dan menegakkan hukum.
Tujuan utama dari pembentukan Satgas Premanisme adalah menciptakan rasa aman bagi seluruh warga, termasuk pelaku usaha. Indonesia diharapkan menjadi tempat yang nyaman dan kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Dengan kebijakan tegas ini, pemerintah optimistis akan tercipta ruang publik yang bebas dari premanisme dan kekerasan, menjamin keadilan dan keamanan bagi semua warga negara. Pemberantasan premanisme menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera.
