Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi pukulan hukum atas kebijakan tarif impornya yang kontroversial. Mahkamah Perdagangan Internasional AS memutuskan bahwa Trump telah melampaui batas kewenangannya dengan menerapkan tarif besar-besaran terhadap berbagai negara mitra dagang. Keputusan ini berdampak luas pada perekonomian global dan menandai kemenangan bagi mereka yang menentang kebijakan proteksionis Trump.
Kebijakan Tarif Trump Dinilai Melampaui Kewenangan Presiden
Mahkamah Perdagangan Internasional AS, pada Rabu (28/5) waktu setempat, menyatakan bahwa hanya Kongres yang berwenang mengatur perdagangan luar negeri berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat. Kebijakan tarif yang diberlakukan Trump, bahkan yang diklaim sebagai tindakan darurat nasional, dianggap tidak cukup untuk membenarkan tindakan yang begitu luas dan berdampak global.
Putusan ini langsung menargetkan tarif terbaru yang dikenakan pada hampir semua mitra dagang AS bulan lalu.
Selain itu, putusan tersebut juga meliputi tarif sebelumnya yang dikenakan pada Kanada, Cina, dan Meksiko.
Mahkamah memerintahkan pemerintahan Trump untuk segera merevisi kebijakan tarifnya dalam waktu 10 hari.
Kegagalan memenuhi perintah tersebut dapat berujung pada konsekuensi hukum lebih lanjut.
Tarif “Resiprokal” dan Tarif Dasar 10 Persen
Pada April lalu, Trump memperkenalkan tarif yang disebutnya “resiprokal,” sebagai balasan atas defisit perdagangan AS dengan negara lain. Langkah ini dianggap sebagai bentuk proteksionisme yang memicu ketegangan perdagangan global.
Selain tarif “resiprokal”, Trump juga memberlakukan tarif dasar 10 persen yang menyasar hampir semua negara.
Meskipun sempat ditangguhkan selama 90 hari, langkah ini tetap menimbulkan kecaman dan gugatan hukum.
Alasan Trump yang menghubungkan tarif terhadap Kanada, Meksiko, dan China dengan upaya menghentikan imigrasi ilegal dan perdagangan narkoba dinilai tidak memadai oleh Mahkamah.
Mahkamah berpendapat bahwa argumen keamanan nasional yang digunakan terlalu kabur dan tidak proporsional sebagai pembenaran kebijakan perdagangan.
Dampak Putusan dan Respon Pasar
Pasar global merespon positif keputusan Mahkamah. Bursa saham di Tokyo, misalnya, mengalami penguatan yang signifikan, mencerminkan optimisme investor atas dibatalkannya kebijakan tarif yang dinilai mengganggu stabilitas perdagangan internasional.
Banyak pelaku pasar berharap putusan ini menandai kembalinya AS ke negosiasi perdagangan yang lebih transparan dan berlandaskan hukum.
Namun, pemerintahan Trump telah mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Proses banding diperkirakan akan memakan waktu lama dan belum tentu membalikkan putusan pengadilan, mengingat dasar konstitusional yang kuat dalam keputusan tersebut.
Perlu diantisipasi dampak jangka panjang dari keputusan ini terhadap hubungan perdagangan AS dengan negara-negara lain.
Putusan Mahkamah Perdagangan Internasional AS ini menjadi tonggak penting dalam relasi perdagangan internasional Amerika Serikat. Keputusan ini menegaskan kembali pentingnya pembatasan kekuasaan eksekutif dalam menetapkan kebijakan ekonomi luar negeri, dan sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara lain dalam menyikapi kebijakan proteksionis. Masa depan hubungan perdagangan global masih akan sangat bergantung pada bagaimana AS merespons putusan ini dan bagaimana negara-negara lain beradaptasi dengan dinamika baru yang muncul. Perkembangan selanjutnya patut dinantikan.
