Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), Suparta, meninggal dunia pada Senin, 28 April 2025 pukul 18.05 WIB di RSUD Cibinong. Suparta merupakan terdakwa dalam kasus korupsi pengelolaan timah yang sedang menjalani proses hukum. Kabar duka ini disampaikan langsung oleh Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar.
Penyebab kematian Suparta belum diungkapkan secara resmi. Namun, Harli Siregar menyatakan bahwa saat meninggal, Suparta tengah ditahan di Lapas Cibinong.
Status Hukum Suparta saat Meninggal
Suparta masih berstatus terdakwa. Ia tengah mengajukan kasasi atas vonis banding Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Vonis banding tersebut lebih berat dibanding vonis pengadilan tingkat pertama.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman 19 tahun penjara dan uang pengganti Rp 4,57 triliun kepada Suparta. Jika uang pengganti tidak dibayar, hukuman kurungannya akan ditambah 10 tahun.
Vonis Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding
Pada tingkat pertama, Suparta divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut 14 tahun penjara.
Keputusan Pengadilan Tinggi untuk menaikkan hukuman menjadi 19 tahun penjara menunjukkan adanya pertimbangan hukum yang berbeda. Kasasi yang diajukan Suparta diharapkan dapat memberikan putusan final dalam kasus ini.
Kasus Korupsi Pengelolaan Timah
Suparta menjabat sebagai Direktur Utama PT Refined Bangka Tin sejak tahun 2018. Ia didakwa terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara.
Kasus ini telah melalui beberapa tahap persidangan, dimulai dari pengadilan tingkat pertama hingga banding. Proses hukum masih berlanjut hingga saat kematian Suparta. Keberadaan Suparta sebagai terdakwa dalam kasus ini menjadi sorotan publik mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.
Gambar Suparta dan Reza Andriansyah, yang juga merupakan terdakwa dalam kasus yang sama, saat menjalani sidang perdana, menjadi bukti nyata keterlibatan Suparta dalam kasus ini. Kedua terdakwa terlihat duduk berdampingan di ruang persidangan, menghadapi dakwaan atas dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah.
Kematian Suparta tentu menimbulkan pertanyaan baru terkait kelanjutan proses hukum kasus korupsi ini. Proses kasasi yang diajukannya kini menjadi tidak relevan, dan kemungkinan besar akan ada peninjauan kembali atas status hukumnya. Pihak Kejaksaan Agung diharapkan dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini pasca meninggalnya Suparta. Kasus ini menjadi catatan penting bagi upaya penegakan hukum dan antikorupsi di Indonesia. Semoga kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan.
