Korupsi Pengelolaan Sampah Tangerang Selatan: Modus Operandi dan Dampaknya
Korupsi pengelolaan sampah di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, senilai Rp 75,9 miliar baru-baru ini terungkap. Tiga tersangka telah ditetapkan, termasuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Siasat Menghemat Biaya: Membuang Sampah ke Kota Tetangga
Para tersangka diduga menimbun sampah di kota-kota tetangga untuk menekan biaya pengelolaan. Hal ini dilakukan untuk mengakali proses tender dan membuat perusahaan seolah-olah mampu menangani volume sampah yang ada.
Kejaksaan Tinggi Banten telah menahan Wahyunoto Lukman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tangsel, dan SYM, direktur PT EPP. Keterlibatan Kabid Kebersihan TB Apriliadhi Kusumah juga sedang diselidiki.
PT EPP, awalnya hanya perusahaan pengangkutan sampah, dimodifikasi oleh tersangka Wahyunoto agar memiliki KBLI sebagai perusahaan pengelolaan sampah. Hal ini dilakukan untuk memenangkan tender.
Tender senilai Rp 75,9 miliar dibagi dua: pengangkutan (Rp 50,7 miliar) dan pengelolaan (Rp 25,2 miliar), keduanya dimenangkan oleh PT EPP. Modus ini menunjukkan perencanaan yang matang dan sistematis.
Pembentukan Perusahaan Fiktif dan Lahan Pribadi
Tersangka Wahyunoto dan SYM membentuk CV Bank Sampah Induk Rumpintama (BSIR) sebagai subkontraktor. Sulaeman, tukang kebun Wahyunoto, bahkan diangkat menjadi direktur operasional.
CV BSIR dan PT EPP sebenarnya tak memiliki kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan sampah. Rencana awal adalah menggunakan lahan pribadi Wahyunoto di Rumpin, Bogor, untuk menimbun sampah.
Namun, rencana tersebut gagal karena mendapat protes dari warga sekitar. Sampah Tangsel pun akhirnya dibuang secara ilegal di beberapa titik di Bogor, Bekasi, dan Tangerang.
Sekitar 4-5 titik pembuangan ilegal telah ditemukan penyidik. Lokasi pembuangan tersebut adalah lahan pribadi, bukan lahan pemerintah, yang disewa untuk menimbun sampah.
Metode pembuangan sampah yang dilakukan adalah *open dumping*, tanpa pengelolaan lebih lanjut. Hal ini jelas melanggar regulasi dan ketentuan yang berlaku.
Manipulasi Harga dan Proses Tender
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk proyek ini diduga dimanipulasi. HPS hanya menyalin harga dari tahun sebelumnya, khususnya untuk pengangkutan.
Proses tender dilakukan secara *e-purchasing*, namun HPS diatur oleh para tersangka. Pemkot Tangsel bahkan menyusun HPS berdasarkan data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Panitia pengadaan tidak dilibatkan dalam proses penetapan HPS. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya konspirasi dalam kasus korupsi ini.
Kasus korupsi pengelolaan sampah di Tangsel ini menjadi bukti perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya proyek-proyek pemerintah yang bernilai besar. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mencegah terjadinya praktik korupsi serupa di masa mendatang.
