Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, mengusulkan revisi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2025-2029. Hal ini penting agar rencana pembangunan lebih adaptif terhadap perkembangan terkini.
Perubahan Ekonomi Global dan Dampaknya pada RPJMD Surabaya
RPJMD Kota Surabaya 2025-2029 merupakan dokumen strategis yang akan memandu pembangunan kota selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun berdasarkan visi misi Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji.
Namun, Arif Fathoni menekankan pentingnya mempertimbangkan perubahan ekonomi global yang signifikan sejak penyusunan visi misi tersebut. Perubahan geopolitik dan perang tarif internasional perlu dipertimbangkan.
Dampaknya, penyusunan RPJMD harus memperhitungkan potensi penurunan daya beli masyarakat dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Ini berdampak pada iklim investasi dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ancaman terhadap PAD dan Daya Beli Masyarakat
Penurunan daya beli berdampak langsung pada penerimaan pajak dan retribusi. Hal ini menjadi perhatian karena PAD merupakan sumber utama pembangunan Kota Surabaya.
Kondisi ekonomi global yang tak menentu juga membuat pelaku usaha cenderung wait and see. Ini mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Oleh karena itu, Arif mendesak agar proyeksi penerimaan pajak dan retribusi di RPJMD lebih realistis. Hal ini krusial agar perencanaan pembangunan tetap terlaksana.
Kebutuhan Adaptasi dan Kreativitas
Arif mencontohkan bagaimana pandemi COVID-19 memaksa adaptasi dan melahirkan industri ekonomi kreatif. Situasi ekonomi global saat ini menuntut hal yang sama.
Surabaya perlu adaptif dan kreatif dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah kota harus mampu merumuskan strategi pembangunan yang tangguh.
Program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru juga perlu mendapatkan perhatian serius. Pendidikan menjadi kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Arif menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi tantangan ekonomi. Program pemerintah pusat seperti Sekolah Rakyat perlu dimaksimalkan.
Pemerintah Kota Surabaya perlu memanfaatkan program pemerintah pusat untuk pengentasan kemiskinan. Ini akan memperkuat strategi pembangunan yang sudah ada.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, RPJMD Kota Surabaya 2025-2029 diharapkan menjadi dokumen yang lebih komprehensif dan realistis. Hal ini akan memastikan pembangunan kota berjalan sesuai rencana, meskipun di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Fathoni berharap legislatif dan eksekutif memiliki pandangan yang sama dalam penyusunan RPJMD. Visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tetap menjadi acuan utama, namun harus diimplementasikan dengan mempertimbangkan kondisi terkini.
