Ratusan siswa dan remaja bermasalah telah menyelesaikan program pembinaan di barak militer di Jawa Barat. Hal ini diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Selasa, 20 Mei 2025. Program kontroversial ini telah menuai beragam tanggapan, dari dukungan hingga kekhawatiran dari para ahli.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan akan memantau hasil program tersebut. Ia menekankan pentingnya evaluasi untuk melihat dampak positif dan negatif program ini.
Kelulusan Ratusan Peserta Program Pembinaan di Barak Militer
Sebanyak 273 pelajar menyelesaikan pelatihan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan program pembinaan karakter di barak militer akan berlanjut dengan angkatan berikutnya. Program ini bertujuan membentuk karakter para peserta.
Tanggapan Pemerintah dan Evaluasi Program
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan pentingnya pemantauan dan evaluasi program ini. Hasil evaluasi akan menentukan kelanjutan dan perbaikan program.
Bima Arya menekankan perlunya evaluasi menyeluruh. Jika program efektif, maka perlu diperkuat. Sebaliknya, jika ditemukan kekurangan, perlu dilakukan perbaikan.
Perbedaan Pendekatan Jawa Tengah dan Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memilih pendekatan berbeda dalam menangani anak-anak bermasalah. Mereka tidak akan mengadopsi program pengiriman anak ke barak militer seperti di Jawa Barat.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda, sehingga solusi yang diterapkan pun berbeda.
Gus Yasin, sapaan akrab Taj Yasin, menekankan pentingnya pendidikan dan kedisiplinan bagi para pelajar. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak membandingkan kebijakan Jawa Tengah dengan Jawa Barat.
Sebagai alternatif, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih fokus pada pendekatan konseling dan pendampingan yang lebih intensif bagi para pelajar di sekolah dan pondok pesantren. Hal ini disampaikan Gus Yasin saat menerima audiensi UNICEF.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng akan menerbitkan buku panduan untuk santri dan pengasuh tentang cara menangani kasus bullying.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mencegah kekerasan di pondok pesantren melalui berbagai program dan kolaborasi lintas sektoral.
Program pendampingan intensif untuk santri dan pengasuh direncanakan akan diluncurkan pada Hari Santri Nasional 2025. Program ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan Dinas Kesehatan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berencana menyusun produk hukum turunan dari Perda Pesantren untuk memperkuat perlindungan bagi santri.
Program pembinaan anak bermasalah di barak militer di Jawa Barat menimbulkan pro dan kontra. Perbedaan pendekatan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah menunjukkan kebutuhan akan strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Keberhasilan program jangka panjang akan sangat bergantung pada evaluasi dan adaptasi yang dilakukan.
