DPR RI resmi membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 setelah masa reses. Pembukaan sidang yang digelar Kamis (17/4/2025) di ruang paripurna DPR/DPD/MPR RI ini diwarnai ketidakhadiran Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Pidato Puan Maharani: Tantangan Ekonomi Global dan Kebijakan Nasional
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad membacakan pidato Puan yang berhalangan hadir karena menghadiri forum internasional di Istanbul, Turki terkait Palestina. Pidato tersebut menyoroti tantangan ekonomi global yang signifikan.
Puan Maharani dalam pidatonya menekankan dampak perang dagang, konflik geopolitik, dan dinamika global terhadap perekonomian Indonesia. Kondisi ini memerlukan kebijakan pemerintah yang tepat dan DPR siap mendukungnya.
Ia menegaskan pentingnya kebijakan negara untuk melindungi rakyat, menjaga keberlanjutan ekonomi nasional, dan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan. DPR akan berperan aktif memperkuat kebijakan-kebijakan tersebut melalui fungsi konstitusionalnya.
Prioritas DPR: Pembahasan RUU dan RAPBN 2026
DPR telah menetapkan prioritas pembahasan 8 RUU yang berada di tahap Pembicaraan Tingkat I. Delapan RUU tersebut terdiri dari 3 RUU usul DPR RI, 3 RUU usul pemerintah, dan 2 RUU Kumulatif Terbuka.
Selain itu, terdapat 12 RUU usul DPR RI yang akan segera memasuki tahap Pembicaraan Tingkat I. Dalam proses pembentukan UU, DPR memastikan transparansi, partisipasi publik, dan memenuhi syarat formal peraturan perundang-undangan.
DPR juga akan memulai Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. RAPBN 2026 diharapkan menjadi perisai fiskal dan motor transformasi yang berpihak pada rakyat.
RAPBN sebagai Perisai Fiskal dan Motor Transformasi
Puan menekankan pentingnya RAPBN 2026 sebagai instrumen pembangunan sekaligus alat pertahanan ekonomi di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi. RAPBN harus tangguh menghadapi dinamika global dan berpihak pada kemandirian ekonomi.
Pentingnya Pengisian Posisi Duta Besar RI
Puan Maharani juga menyoroti pentingnya pengisian posisi Duta Besar RI yang masih kosong, termasuk di Amerika Serikat. Ketiadaan kepala perwakilan diplomatik dapat menghambat langkah strategis Indonesia di kancah global.
Ia menambahkan, kekosongan posisi tersebut juga dapat memperlambat upaya perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Hal ini menjadi perhatian penting bagi DPR dalam memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.
Pembukaan Masa Persidangan III DPR RI ini menandai dimulainya serangkaian agenda penting untuk menghadapi tantangan ekonomi dan politik global. Komitmen DPR untuk memperkuat kebijakan negara dan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan menjadi poin krusial dalam pidato Puan Maharani.
