Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, kelompok perlawanan Palestina, Hamas, secara terang-terangan menuduh Netanyahu bertanggung jawab atas kegagalan negosiasi damai terbaru di Doha, Qatar. Tuduhan ini dilontarkan melalui pernyataan resmi Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, yang menyebut kehadiran delegasi Israel sebagai taktik politik semata.
Hamas menegaskan bahwa tak ada negosiasi substansial yang terjadi. Mereka menilai kehadiran delegasi Israel hanya sebagai manuver untuk menutupi agresi militer yang terus berlanjut. Pernyataan tersebut dikeluarkan pada 20 Mei 2025 dan menekankan bahwa Netanyahu tidak memiliki wewenang nyata dalam negosiasi.
Kegagalan Negosiasi Doha: Manuver Politik Netanyahu?
Hamas dengan tegas menolak klaim pemerintah Israel yang menyatakan bantuan kemanusiaan telah mengalir ke Gaza. Meskipun beberapa truk dilaporkan mencapai perbatasan Kerem Shalom, Hamas memastikan belum ada bantuan yang diterima lembaga kemanusiaan di Gaza.
Pernyataan resmi Hamas menyebut klaim Netanyahu mengenai bantuan kemanusiaan sebagai upaya menyesatkan publik internasional. Mereka menekankan bahwa hingga saat ini, tidak ada satu pun bantuan yang sampai kepada warga Gaza yang sangat membutuhkannya.
Eskalasi Serangan dan Pembebasan Tentara Israel
Ironisnya, selama negosiasi berlangsung, Hamas melaporkan peningkatan serangan militer Israel. Sasaran serangan tersebut meliputi infrastruktur sipil vital, termasuk rumah sakit, sekolah, dan fasilitas air bersih. Akibatnya, korban sipil, terutama anak-anak dan perempuan, terus bertambah.
Lebih lanjut, Hamas mengecam pembebasan tentara Israel, Idan Alexander. Mereka menilai tindakan tersebut justru meningkatkan intensitas operasi militer dan bukan sebagai bagian dari upaya perdamaian yang tulus.
Kritikan Keras terhadap Sikap Israel dan Dukungan Internasional yang Bergeser
Hamas juga mengkritik keras sikap Israel yang dinilai mengabaikan semua inisiatif internasional untuk mencapai gencatan senjata. Bahkan, beberapa pejabat Israel dilaporkan secara terbuka mendukung pengusiran warga Palestina dari tanah mereka sendiri.
Hamas melihat kegagalan negosiasi bukan karena kendala mediasi, melainkan karena niat jahat Israel. Namun, sekaligus mencatat adanya pergeseran opini publik internasional, terutama dari negara-negara Eropa, yang mulai secara terbuka mengkritik agresi Israel dan menunjukkan empati terhadap penderitaan warga Palestina. Hal ini dinilai Hamas sebagai perkembangan strategis yang signifikan.
Perubahan Narasi Global
Perubahan sikap negara-negara Eropa memberikan harapan baru bagi Palestina. Dukungan internasional yang bergeser ini berpotensi mempengaruhi tekanan internasional terhadap Israel. Hamas melihatnya sebagai momentum untuk memperkuat kampanye diplomasi mereka.
Meskipun menuduh Israel sebagai pihak penghambat perdamaian, Hamas menegaskan tetap terbuka untuk proses diplomasi. Namun, itu harus disertai dengan komitmen nyata untuk menghentikan agresi, mencabut blokade Gaza, dan memulai rekonstruksi wilayah tersebut.
Hamas menegaskan komitmennya untuk terlibat dalam upaya diplomasi yang bertanggung jawab, demi mencapai keadilan dan keamanan bagi rakyat Palestina. Pernyataan ini menjadi penutup pernyataan resmi Hamas terkait kegagalan negosiasi di Doha, dan sekaligus menegaskan kembali tekad mereka untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Perkembangan situasi di Gaza dan dinamika politik regional akan terus menjadi fokus perhatian dunia internasional.
