Junta militer Myanmar memberikan amnesti massal kepada hampir 5.000 tahanan dalam rangka perayaan tahun baru. Pengumuman ini disampaikan pada Kamis (17/4/2025).
Amnesti Massal di Myanmar: Ribuan Tahanan Dibebaskan
Langkah junta ini memicu beragam reaksi. Kelompok hak asasi manusia mencatat ribuan demonstran dan aktivis telah ditahan sejak kudeta militer 2021.
Amnesti merupakan hal rutin di Myanmar, biasanya diumumkan saat hari libur nasional atau festival keagamaan Buddha.
Tahanan Politik Terkemuka Masih Ditahan
Namun, amnesti ini tidak berlaku untuk semua tahanan. Para pemimpin sipil yang digulingkan, termasuk Aung San Suu Kyi, tetap ditahan.
Junta menyatakan 4.893 tahanan diampuni untuk “partisipasi dalam pembangunan negara” dan “ketenangan pikiran rakyat”.
Pengurangan Hukuman dan Deportasi Warga Asing
Selain amnesti, beberapa tahanan mendapatkan pengurangan hukuman hingga seperenam dari total hukuman. Namun, hal ini tidak berlaku untuk pelanggaran serius.
Pelanggaran serius seperti perkumpulan ilegal, terorisme, pembunuhan, dan pemerkosaan dikecualikan dari pengampunan.
Terdapat 13 warga negara asing yang diampuni dan dideportasi. Identitas dan kejahatan mereka belum diungkap.
Konteks Politik dan Perjalanan Min Aung Hlaing
Pengumuman amnesti ini bertepatan dengan rencana perjalanan pemimpin junta, Min Aung Hlaing, ke Bangkok.
Perjalanan tersebut untuk bertemu Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang memimpin blok ASEAN. Pertemuan ini akan membahas keselamatan tim kemanusiaan Malaysia pasca gempa bumi di Myanmar.
Di luar penjara Insein Yangon, terlihat keluarga berkumpul menanti pembebasan anggota keluarga mereka. Amnesti ini menghadirkan harapan bagi sebagian, namun juga menyisakan pertanyaan tentang komitmen junta terhadap reformasi dan perdamaian.
Meskipun amnesti ini menandai pelepasan sejumlah tahanan, peristiwa ini tetap berada dalam konteks krisis politik yang berkepanjangan di Myanmar. Perjalanan Min Aung Hlaing ke Bangkok juga menunjukkan upaya junta untuk berinteraksi dengan komunitas internasional, meskipun di tengah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
