Jumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bertambah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan saat ini terdapat lebih dari seribu mitra SPPG.
Awalnya, BGN hanya memiliki 190 mitra SPPG. Kini, jumlahnya telah meningkat signifikan menjadi 1.072.
Peningkatan Jumlah Mitra SPPG MBG
Bertambahnya jumlah mitra SPPG menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap program MBG.
Hal ini juga menunjukan keberhasilan program pemerintah dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat.
Kisruh Mitra Dapur MBG di Jakarta Selatan
Sebelumnya, terjadi permasalahan di Kalibata, Jakarta Selatan. Seorang mitra dapur MBG melaporkan dugaan penggelapan dana senilai Rp 975.375.000 oleh yayasan MBN.
Setelah dilakukan mediasi dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, permasalahan tersebut telah menemukan solusi.
Mediasi dan Solusi
Kuasa hukum mitra dapur MBG, Danna Harly, menyatakan dapur di Kalibata akan beroperasi kembali mulai besok.
Mitra tersebut bersedia melanjutkan kerja sama dengan yayasan MBN setelah adanya pembenahan dari pihak yayasan.
Alasan Mitra Dapur Melanjutkan Kerja Sama
Mitra dapur MBG, Ibu Ira, ingin mendukung program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto.
Ia bersedia melanjutkan kerjasama setelah pihak yayasan melakukan pembenahan yang disepakati.
Biaya Operasional Dapur MBG
Biaya operasional dapur MBG akan ditanggung oleh Ibu Ira dan mendapat bantuan dari BGN.
Mekanisme bantuan dari BGN akan dibahas lebih lanjut antara Ibu Ira dan BGN.
Klarifikasi Kepala BGN
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan permasalahan tersebut hanya kesalahpahaman antara mitra dan yayasan.
Ia meminta agar masalah ini tidak dikaitkan dengan BGN, karena urusan BGN telah selesai dan SPPG Kalibata diminta beroperasi kembali.
Permasalahan internal antara mitra dapur MBG dan yayasan MBN telah terselesaikan. Program MBG diharapkan dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan semakin banyaknya mitra yang terlibat dan dukungan dari BGN. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk menjaga transparansi dan kerjasama yang baik dalam menjalankan program pemerintah.
