Sidang kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, terus berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kasus ini berawal dari kebijakan impor gula periode 2015-2016 yang diduga merugikan negara hingga Rp578,1 miliar. Tom Lembong, yang didakwa melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terus membantah tuduhan tersebut.
Ia berpendapat kebijakan impor gula yang diterapkannya dilakukan secara transparan dan atas perintah Presiden untuk menstabilkan harga pangan. Namun, kesaksian sejumlah pihak dalam persidangan berpotensi menguatkan dakwaan jaksa.
Peran Koperasi TNI-Polri dalam Impor Gula
Salah satu poin penting yang terungkap adalah keterlibatan koperasi TNI-Polri dalam impor dan distribusi gula. Ini termasuk penandatanganan MoU oleh Moeldoko pada tahun 2013.
Hakim Alfis Setiawan mempertanyakan kerumitan alur distribusi gula yang tidak langsung ke masyarakat. Ia mempertanyakan mengapa alur tersebut tidak disederhanakan agar tepat sasaran.
Saksi Letkol Chk. Sipayung, mantan Kepala Bagian Hukum Inkopkar, mengaku tidak mengetahui alasan kerumitan tersebut. Ia menyatakan hanya dapat menjelaskan apa yang dialaminya dan diketahuinya.
Tim kuasa hukum Tom Lembong mengusulkan agar Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan 2011-2014) dihadirkan sebagai saksi. Tujuannya untuk mengungkap kesepakatan pendistribusian dan penunjukan importir gula yang telah ditandatangani pada tahun 2013.
Usulan ini bertujuan untuk melengkapi kronologi dan mengidentifikasi aktor kunci dalam proses impor dan distribusi gula sebelum Tom Lembong menjabat.
Bantahan Tom Lembong dan Kebijakan Impor Gula
Tom Lembong mempertahankan bahwa kebijakan impor gulanya terbuka dan transparan. Ia beralasan kebijakan tersebut berdasarkan surat dari Menteri Perdagangan sebelumnya, Rahmat Gobel.
Surat tersebut memberikan kewenangan kepada PT Perusahaan Pertanian Indonesia (PPI) untuk memilih mitra kerja sama. Tom Lembong juga menegaskan kebijakan itu atas perintah Presiden untuk menurunkan harga pangan.
Konstruksi Dakwaan dan Ancaman Pidana
Tom Lembong didakwa merugikan negara Rp578,1 miliar. Hal ini antara lain karena menerbitkan surat persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015-2016 kepada 10 perusahaan.
Penerbitan surat tersebut diduga tanpa rapat koordinasi antar kementerian dan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Perusahaan-perusahaan tersebut juga diduga tidak berhak mengolah gula mentah menjadi gula putih.
Dakwaan juga menyebutkan Tom Lembong tidak menunjuk BUMN untuk pengendalian harga gula, melainkan koperasi TNI/Polri. Ini termasuk Inkopkar, Inkoppol, Puskopol, dan SKKP TNI/Polri.
Atas perbuatannya, Tom Lembong terancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kasus ini menyoroti kompleksitas kebijakan impor dan distribusi pangan di Indonesia. Peran koperasi TNI-Polri, serta urgensi menghadirkan saksi kunci seperti Moeldoko dan Gita Wirjawan, menjadi fokus utama dalam mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi ini. Hasil persidangan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
